Sudaryono: Presiden Prabowo Konsisten Tolak Impor Beras Sejak Ketum HKTI, Terbukti Nyata Sekarang!

KETIK, JAKARTA – Komitmen Prabowo Subianto dalam menjaga kemandirian pangan kembali ditegaskan. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyebut sikap tegas menolak impor beras bukan kebijakan baru, melainkan sudah menjadi prinsip sejak lama.

Pernyataan itu disampaikan dalam momentum HUT ke-53 HKTI di Kantor Kementerian Pertanian. Sudaryono menegaskan, arah kebijakan pangan nasional saat ini merupakan kelanjutan dari visi yang telah dibangun Prabowo sejak menjabat sebagai Ketua Umum HKTI selama dua periode.

“Pak Prabowo sudah sejak lama memiliki sikap tegas terhadap kemandirian pangan. Bahkan jauh sebelum menjadi Presiden, beliau sudah menolak ketergantungan impor, khususnya beras,” ujar Sudaryono.

Ia juga menegaskan bahwa komitmen tersebut kini terbukti nyata. Salah satu indikatornya adalah stok beras nasional yang telah menembus 5 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kebijakan pangan pemerintah berjalan di jalur yang tepat.

Tak hanya itu, Sudaryono menekankan bahwa Prabowo memahami secara mendalam persoalan yang dihadapi petani. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya memimpin HKTI selama dua periode.

“Prabowo ketum HKTI 2 periode. Beliau paham masalah yang dihadapi petani. Pelan-pelan masalah pertanian kita selesaikan. Contoh irigasi, kita perbaiki dan pemerintah memberikan Inpres," ujarnya. 

"Tidak ada petani yang kita tinggal. Komitmen beliau tidak impor beras dijalankan. Presiden kita bersama dengan petani dan rakyat,” tegasnya.

Dalam 1,5 tahun masa pemerintahan, pemerintah telah menerbitkan lebih dari 20 regulasi strategis yang berfokus pada penguatan sektor pertanian. Kebijakan tersebut mencakup Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, hingga aturan teknis lintas kementerian.

Salah satu langkah konkret terlihat pada pembenahan sistem irigasi. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah pusat dapat langsung turun tangan jika terjadi kerusakan yang tidak mampu ditangani pemerintah daerah. Langkah ini dinilai mempercepat perbaikan infrastruktur yang sangat vital bagi produktivitas pertanian.

Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi besar di sektor pupuk. Regulasi disederhanakan untuk memastikan distribusi pupuk lebih lancar hingga ke tingkat kios. Produksi pupuk nasional bahkan mencapai 14,5 juta ton, dengan potensi surplus sekitar 1,5 juta ton.

Di sisi lain, peran BUMN pangan juga diperkuat untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya melalui intervensi terhadap komoditas tebu. Pemerintah melalui ID FOOD menyiapkan dana Rp1,5 triliun untuk menyerap hasil panen petani yang sebelumnya tidak terserap pasar.

Sudaryono juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada di beberapa komoditas, seperti telur, daging ayam, dan ikan. Bahkan, sejumlah komoditas tersebut sudah mulai diekspor ke luar negeri.

Sementara untuk komoditas yang masih bergantung pada impor, seperti bawang putih, pemerintah telah memulai program pembibitan dalam negeri. Dengan kebutuhan lahan sekitar 100 ribu hektare, upaya menuju swasembada dinilai semakin realistis.

Dalam kesempatan tersebut, HKTI juga menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah. Organisasi ini akan terus berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan petani, sekaligus menyerap aspirasi di lapangan.

Menghadapi tantangan ke depan, termasuk potensi dampak perubahan iklim seperti El Nino, Sudaryono mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, hingga petani menjadi kunci menjaga ketahanan pangan nasional tetap kuat dan berkelanjutan. (*)