Sudah Berulang Kali Banjir, Pemkab Jombang Baru Gelar Rapat Mitigasi

KETIK, JOMBANG – Musim penghujan kali ini banyak wilayah di Kabupaten Jombang terendam banjir. Meski telah berulang kali terjadi banjir, pihak Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jombang malah baru menggelar rapat koordinasi mitigasi banjir.

Rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Baju Trihaksoro, dan Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, dan BO BBWS, Ekik Muldiyanto, serta Kasubdiv Pengelolaan perum Jasa Tirta I, Shony Heriyono, membahas mitigasi banjir yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat.

Kabupaten Jombang merupakan wilayah dataran rendah yang sering dilanda banjir, terutama saat musim hujan.

Dalam rapat tersebut membahas langkah-langkah mitigasi banjir yang komprehensif, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang baik, normalisasi sungai, serta pembangunan kolam retensi.

Selain itu, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BBWS Brantas, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Rapat koordinasi mitigasi bencana banjir di ruang Soeroadiningrat, Pemkab Jombang, 4 Februari 2025. (Foto: Karimatul Maslahah/Ketik.co.id)

"Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan yang konstruktif serta implementatif untuk kemajuan Kabupaten Jombang," tutur Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, Selasa (4/2/2025).

Dalam pembahasan permasalahan mitigasi bencana yakni membuat kajian analisis akademis terhadap wilayah masing-masing daerah terdampak bencana dari mulai hulu sampai hilir daerah aliran sungai secara komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut pada semua daerah terdampak.

Setelah dianalisa, kemudian pemkab Jombang membuat kerja sama antar daerah terdampak yaitu Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto dalam hal penanganan bencana banjir. Diketahui oleh Provinsi Jawa Timur, BBWS Brantas dan Perum Jasa Tirta I.

"Bentuk kerja sama ataupun norma kerjasama antar daerah dengan mengatur pembagian kewenangan dan kerjasama implementasi kewenangan serta alokasi anggaran dalam mengimplementasikannya," pungkasnya. (*)