Sri Mulyani: Dana Bansos Rp 476 Triliun Jangan Dikorupsi 

KETIK, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini agar mampu mendistribusikan alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau dana bansos senilai Rp476 triliun pada masyarakat rentan dan tidak dikorupsi. 

Sri Mulyani bersama dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini diketahui berkunjung ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkait dengan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, Jumat (20/1/2023). 

"Saya senang semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya Bu (Risma) ya dalam hal ini," kata Sri Mulyani dalam acara Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Malang, dilihat dari YouTube Kementerian Keuangan. 

"Iya..," jawab Risma. 

Sri Mulyani menegaskan bahwa dengan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, Kementerian Keuangan akan melihat seluruh aktivitas Kementerian Sosial yang dinilai mampu memberikan hasil nyata dan manfaat kepada masyarakat rentan. 

“Ini penting sekali. Namanya anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin,” kata Sri Mulyani. 

Perlindungan sosial merupakan salah satu alokasi belanja strategis negara untuk menangkal guncangan ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun ini. 

Selain perlindungan sosial, Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan belanja untuk ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun. Anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga pertahanan dan stabilitas pangan Indonesia. 

Di sektor energi, pemerintah menyiapkan dana Rp341 triliun guna menjaga ketahanan dan laju produksi. Adapun alokasi belanja di sektor infrastruktur disiapkan senilai Rp392 triliun. 

Sementara itu, belanja untuk sektor kesehatan non-Covid19 dialokasikan sebesar Rp178 triliun, selanjutnya belanja pendidikan mencapai Rp612 triliun. 

Jika dilihat anggaran perlindungan sosial itu lebih kecil dibandingkan realisasi pada 2022 yang sebesar Rp 502,6 triliun. Untuk itu, Sri Mulyani mengingatkan supaya serapan anggarannya harus maksimal seperti tahun lalu. 

"2022 yang lalu Ibu Risma meminta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan Rp 198 miliar yang dipakai untuk memberikan makanan lansia dan itu sudah tergunakan seluruhnya Rp 183 miliar," jelas Sri Mulyani. 

Melihat penyerapan anggaran perlindungan sosial pada 2022 dan manfaatnya yang dirasakan langsung masyarakat, Sri Mulyani memastikan akan sepenuhnya mendukung program-program Kementerian Sosial pada tahun ini. 

"Kami akan mendukung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial karena Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan. Beliau menggunakan anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan," ucapnya. (*)