KETIK, SLEMAN – Upaya digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman tidak melulu berkutat pada persoalan sistem dan jaringan. Di lapangan, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sleman justru berhadapan langsung dengan realitas sosial yang menyentuh nurani.

Kepala Dinas Dukcapil Sleman, Arifin, menuturkan bahwa salah satu momen paling membekas dalam ingatannya terjadi di sebuah balai kalurahan saat timnya menggelar layanan jemput bola. Warga lanjut usia (lansia) serta masyarakat dari kelompok prasejahtera tampak duduk berdesakan sejak pagi dengan antusiasme tinggi. Namun, semangat itu sering kali patah ketika mereka tiba di depan meja layanan.

"Ketika kami menyaksikan antusiasme warga, terutama lansia dan warga kurang mampu, datang ke lokasi dan antre untuk aktivasi IKD. Namun sampai di depan petugas ternyata HP-nya tidak support. Mereka kecewa, dan menyaksikan kekecewaan mereka itulah yang membuat hati kami para petugas sangat tersentuh," kata Arifin kepada Ketik.com, Rabu, 18 November 2026.

Keterbatasan spesifikasi telepon genggam hanyalah satu dari sekian banyak tantangan di tingkat tapak. Bagi warga lansia yang perangkatnya memadai sekalipun, ketidakterbiasaan mengoperasikan ponsel pintar menjadi kendala berikutnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Dukcapil Sleman menerapkan pola pendampingan personal. Petugas di lapangan diinstruksikan untuk membimbing warga langkah demi langkah mulai dari proses mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengisi formulir elektronik, melakukan aktivasi, hingga mempraktikkan cara penggunaannya.

Baca Juga:
Alumni P2P Sleman Bentuk DEMOKRASA untuk Mengawal Pemilu 2029

Untuk mengantisipasi risiko lupa di kemudian hari, petugas juga menuliskan nomor PIN IKD dengan jelas dan menyimpannya di folder atau catatan yang mudah dijangkau pada ponsel warga.

Petugas juga berpesan agar kode tersebut dijaga dengan baik, sembari menyarankan para lansia untuk meminta bantuan anak atau cucu sekiranya menemui kesulitan saat membuka aplikasi di rumah.

Suasana pelayanan jemput bola aktivasi IKD oleh Dukcapil Sleman di Padukuhan Mlati Krajan, Sendangadi, Mlati, Jumat, 13 November 2026, yang mencatatkan capaian 140 aktivasi warga. (Foto: Dukcapil Slmn)

Selain persoalan teknis dan gagap teknologi, keraguan warga terhadap aspek keamanan data pribadi juga kerap muncul.

Baca Juga:
Bantu Ratusan Warga Miskin Cari Keadilan, Program 'Bahu Teman' Sleman Tembus Lima Besar Nasional

Tidak sedikit masyarakat yang semula takut melakukan aktivasi karena khawatir data kependudukannya disalahgunakan atau merasa sistemnya terlalu rumit.

Arifin menjelaskan, petugas dituntut sabar membangun kepercayaan warga melalui demonstrasi langsung. Warga diperlihatkan sistem pengamanan berlapis berupa kewajiban memasukkan PIN setiap kali aplikasi diakses.

Petugas juga menunjukkan beragam dokumen kependudukan yang dapat diakses langsung melalui layar gawai tanpa perlu repot membawa map berisi berkas fisik.

"Kami jelaskan bahwa IKD menjadikan dokumen administrasi kependudukan lebih valid, mutakhir, dan ringkas. Ketika rasa percaya dan nyaman itu sudah tumbuh, mereka akan melakukan aktivasi dengan sukarela," ujar Arifin.

Lebih jauh, penerapan IKD di Kabupaten Sleman juga diarahkan untuk menyentuh aspek keadilan sosial melalui integrasi dengan sistem pengajuan bantuan sosial (bansos).

Menurut Arifin, langkah ini merupakan ikhtiar untuk menjaga martabat warga penerima manfaat.

Melalui integrasi tersebut, setiap warga memiliki ruang yang merdeka dan mandiri untuk mengusulkan dirinya sendiri sebagai calon penerima bansos tanpa pengaruh pihak mana pun. Mekanisme ini sekaligus menghapus kekhawatiran warga terhadap potensi perlakuan diskriminatif dari aparat di tingkat kelurahan maupun dinas sosial.

"Dengan pengajuan mandiri ini, warga akan merasa yakin bahwa ketika dia tidak menerima bansos, itu bukan karena tindakan orang lain, tetapi murni karena kondisi dirinya sendiri," tuturnya.

Di balik berbagai dinamika pelayanan tersebut, Arifin mengakui bahwa menjaga konsistensi semangat kerja aparat menjadi tantangan tersendiri agar kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah.

"Bagi kami, tugas ini bukan sekadar mengejar target angka atau administratif semata, melainkan memastikan tidak ada warga Sleman yang merasa tertinggal hanya karena urusan dokumen," kata Kepala Dinas Dukcapil Sleman menutup perbincangan. (*)