Sibaperikan DKP Halsel Hadirkan Keadilan Sosial di Ujung Jari

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) secara resmi meluncurkan aplikasi Sibaperikan Rabu, 6 Agustus 2025.

Sibaperikan adalah sebuah platform berbasis daring yang dirancang khusus untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyaluran bantuan sosial barang kepada masyarakat pesisir.

Acara peluncuran yang digelar di Kantor DKP ini menjadi titik awal babak baru dalam pelayanan publik berbasis digital. Aplikasi ini hadir sebagai jawaban atas tantangan klasik dalam tata kelola bantuan sosial, seperti minimnya keterbukaan data dan potensi tumpang tindih penerima manfaat.

“Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh beberapa penerima manfaat di instansi terkait, seperti Bapelitbangda dan Inspektorat. Menariknya, aplikasi ini juga diakses oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan untuk memantau penyaluran bantuan sosial,” ujar Idris Ali, Kepala DKP Halsel, dalam sambutannya.

Dibangun dengan pendekatan user-friendly, Sibaperikan (Sistem Bantuan Perikanan) membuka akses informasi secara transparan kepada masyarakat. Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil laut, hingga pemasar kini bisa mengakses status bantuan yang mereka terima hanya dengan satu sentuhan jari.

Fitur Utama Aplikasi Sibaperikan:

Digitalisasi Dokumentasi: Setiap proses distribusi bantuan terdokumentasi secara digital, sehingga meminimalisir manipulasi data.

Transparansi Penerima: Masyarakat bisa langsung melihat daftar penerima bantuan di wilayah masing-masing.

Akuntabilitas Tinggi: Instansi terkait dapat melakukan pengawasan real-time, termasuk dari level kepala daerah.

Akses ke aplikasi ini cukup mudah, masyarakat hanya perlu mendaftar akun melalui admin Sibaperikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan.

Menurut Idris, kehadiran aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi di bidang kelautan dan perikanan.

“Tujuan kami jelas, yakni memastikan bantuan sosial sampai tepat sasaran, sambil terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya lugas.

Idris juga menambahkan bahwa Sibaperikan bukan sekadar alat monitoring, tetapi juga instrumen evaluasi kebijakan yang membantu pemerintah untuk menganalisis distribusi bantuan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan URL resmi: https://sibaperikan.halmaheraselatankab.go.id, aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai stakeholder, masyarakat umum, khususnya pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, pemangku kebijakan, seperti Bapelitbangda dan Inspektorat; Hingga Bupati dan Wakil Bupati, yang dapat memantau langsung melalui dashboard pemantauan khusus.

Peluncuran Sibaperikan bukan sekadar peluncuran aplikasi digital. Ia adalah simbol keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat maritim. Ketika teknologi berpadu dengan niat baik, pelayanan publik bukan hanya menjadi lebih cepat—tetapi juga lebih adil dan bermartabat.

Langkah ini menempatkan Halmahera Selatan selangkah lebih maju dalam reformasi tata kelola bantuan sosial. Dan barangkali, Sibaperikan akan menjadi contoh baik bagi daerah pesisir lainnya di Indonesia.

“Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif dan efisien,” tutup Idris Ali.