.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) mulai membuka peluang investasi untuk mengembangkan sektor kepelabuhanan. Momentum Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 dimanfaatkan untuk menjajaki kemitraan strategis dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI).
Penjajakan tersebut berlangsung dalam forum Business & Partnership Matching di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat 28 Agustus 2026. Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muchsin bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bertemu dengan Wakil Ketua Umum ABUPI Bidang Organisasi dan Regulasi, Ariyanto Purboyo.
Pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan infrastruktur dan tata kelola pelabuhan di Halsel. Sejumlah pelabuhan yang tersebar di wilayah kepulauan turut dibahas, terutama Babang dan Kupal yang dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Halsel, Nasir J. Koda, mengatakan keikutsertaan Halsel dalam AOE 2026 tidak hanya diarahkan untuk mempromosikan potensi daerah. Menurut dia, pemerintah daerah ingin menjadikan forum tersebut sebagai pintu masuk bagi investasi dan kolaborasi pembangunan.
“Kami ingin expo ini tidak berhenti pada promosi, tetapi menjadi ruang untuk membuka akses. Di tengah keterbatasan fiskal, investasi dan kemitraan menjadi instrumen penting agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Nasir.
Selaku Koordinator Tim Apkasi Hasel, Nasir menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal mendorong pemerintah daerah untuk memperluas skema pembiayaan pembangunan. APBD tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pembiayaan, sehingga keterlibatan dunia usaha dan investor mulai ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan.
Sektor kepelabuhanan menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan. Sebagai daerah kepulauan, Halsel memiliki puluhan pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah dan berpotensi dikembangkan sebagai simpul logistik, perdagangan, perikanan, pariwisata, serta konektivitas antarpulau.
Dalam konteks tersebut, Pelabuhan Babang dan Kupal mendapat perhatian khusus. Babang dinilai strategis sebagai jalur keluar-masuk barang dan mobilitas antarpulau, sedangkan Kupal berpeluang menjadi bagian dari sistem logistik yang terintegrasi dengan aktivitas pertanian, perikanan, dan sektor ekonomi lainnya.
Pengembangan kedua pelabuhan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan pelayanan logistik. Pemerintah daerah menempatkannya sebagai bagian dari upaya memperluas aktivitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar pelabuhan.
Dari sisi pelaku usaha pelabuhan, Ariyanto Purboyo menyebut Halmahera Selatan memiliki sejumlah potensi yang layak dikaji lebih lanjut. Salah satunya adalah Pelabuhan Kupal yang dinilai memiliki kapasitas cukup besar serta didukung aktivitas ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan nikel, dan emas.
Untuk Pelabuhan Babang, ABUPI melihat peluang pengembangan melalui perluasan kawasan, termasuk penyediaan area depo kontainer untuk mendukung aktivitas logistik. Namun, peluang tersebut masih memerlukan kajian dan pemetaan lebih lanjut sebelum memasuki tahap pengembangan.
Ariyanto menekankan bahwa pengembangan pelabuhan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurut dia, diperlukan pembagian peran yang jelas antara pemerintah, penyelenggara pelabuhan, badan usaha, investor, dan unsur pendukung lainnya.
“Kami melihat pengembangan pelabuhan di Halmahera Selatan dapat dilakukan melalui sinergi antara penyelenggara, pengelola atau BUP, pemerintah daerah, investor, dan pihak pendukung lainnya. Hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat manajemen pelabuhan dan mengoptimalkan PNBP, sehingga fungsi komersial pelabuhan meningkat sekaligus dapat menekan biaya logistik,” ujar Ariyanto.
Pemkab Halsel selanjutnya menjadikan hasil pertemuan dengan ABUPI sebagai bagian dari proses penjajakan investasi di sektor kepelabuhanan. Potensi Pelabuhan Babang, Kupal, serta pelabuhan lainnya akan menjadi bahan pembahasan lanjutan untuk mengkaji skema kerja sama, pengelolaan, dan investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Halmahera Selatan.
