KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang mengirimkan rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027 kepada Gubernur Jawa Timur.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan untuk selanjutnya menjadi bahan penetapan besaran upah minimum tahun depan.

Kepala Disnaker Kota Batu, Mokhamad Forkan, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota Batu sebelum mengirimkan rekomendasi kepada gubernur.

“Kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menjadi daerah pertama yang mengirim rekomendasi penetapan UMK se-Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur. Untuk besaran kenaikan nanti menunggu penetapan oleh gubernur, yang dijadwalkan paling lambat 25 November 2026,” ujarnya, pada Jumat, 20 November 2026.

Sebelum rekomendasi disampaikan, Dewan Pengupahan Kota Batu telah menggelar rapat untuk membahas sekaligus menyusun rekomendasi UMK 2027. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, hingga akademisi dan pakar.

Baca Juga:
Menjelang Akhir Tahun, DPUPR Kota Batu Nikmati Keindahan Klaten dan Yogyakarta

Menurut Forkan, pembahasan rekomendasi UMK 2027 mengacu pada dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tingkat provinsi dan kabupaten/kota menggunakan metodologi International Labour Organization (ILO) berbasis Susenas 2026. 

“Dokumen tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, dan Dewan Ekonomi Nasional,” jelas Forkan.

Selain dokumen KHL, paparnya, penyusunan rekomendasi juga mempertimbangkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, serta hasil survei KHL lokal terhadap 64 komponen kebutuhan hidup yang dilakukan Dewan Pengupahan Kota Batu.

Forkan menjelaskan, survei tersebut dilakukan untuk mengetahui harga kebutuhan hidup di wilayah Kota Batu sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi komoditas lokal. Hasilnya turut menjadi bahan pembanding dalam pembahasan rekomendasi UMK 2027.

Baca Juga:
Pemkot Batu Raih Empat Penghargaan Jawara 2026, Tiga Inovasi Tembus Nominasi Terbaik

Dewan Pengupahan, lanjutnya, juga memperhatikan kedudukan data KHL resmi pemerintah dan ketentuan penyelenggaraan survei KHL sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. 

“Dengan demikian, hasil survei lokal digunakan sebagai bahan pertimbangan tanpa mengesampingkan ketentuan dan sumber data resmi pemerintah,” tuturnya.

Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan turut mengkaji estimasi KHL resmi pemerintah, hasil survei KHL lokal, serta data ekonomi yang menjadi dasar penghitungan upah minimum.

Forkan menyebut rekomendasi UMK 2027 disusun berdasarkan formula penyesuaian upah minimum yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS, serta nilai alfa yang disepakati melalui musyawarah Dewan Pengupahan.

“Hasil penghitungan formula tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi dengan mempertimbangkan pembahasan KHL, kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan di Kota Batu,” pungkas Forkan.(*)