KETIK, BATU – Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Batu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2026, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 14,10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu pada 2025, dengan nilai ekonomi mencapai Rp3,34 triliun.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan bahwa kontribusi tersebut menunjukkan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian daerah.
“Selain memberikan nilai tambah ekonomi, sektor ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi puluhan ribu penduduk,” ungkapnya, Kamis, 19 November 2026.
Tercatat sebanyak 22.828 penduduk Kota Batu bekerja pada kelompok lapangan usaha primer, khususnya sektor pertanian. Sementara itu, luas lahan sawah di Kota Batu pada 2025 mencapai 1.738,56 hektare yang tersebar di tiga kecamatan.
“Rinciannya, Kecamatan Batu memiliki lahan sawah seluas 487,52 hektare, Kecamatan Junrejo 637,31 hektare, dan Kecamatan Bumiaji mencapai 613,73 hektare,” papar Cak Nur, sapaanya.
Menurut Cak Nur, keberlanjutan sektor pertanian menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui visi dan misi mBatu Sae.
Pemerintah tidak hanya berupaya mempertahankan keberadaan lahan dan aktivitas pertanian, tetapi juga memastikan sektor tersebut mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada bidang ini.
"Ini sebenarnya yang menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Batu saat ini melalui visi-misi mBatu Sae. Kita berharap eksistensi pertanian itu terus bisa dilanjutkan dan tentu harus menjanjikan secara ekonomi," imbuh dia.
Politisi PKB ini mengakui, upaya memperkuat sektor pertanian bukan perkara mudah. Tantangannya, tambah dia, adalah menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan potensi produksi pertanian di daerah, terutama menyangkut akses pasar serta keberlanjutan rantai pasok.
"Ini sampai sekarang harus kami akui belum maksimal mengakomodasi produk-produk sayur, buah yang ada di wilayah kota Batu," jelasnya.
Salah satu peluang yang menjadi perhatian Pemkot Batu adalah mengoptimalkan keterlibatan produk pertanian lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, menurut Cak Nur, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya mampu menyerap hasil produksi sayur dan buah dari daerah.
Meski demikian, Pemkot kini memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam pengaturan operasional program tersebut. Cak Nur menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan surat keputusan yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap operasionalisasi program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut akan dimanfaatkan Pemkot Batu untuk mendorong penggunaan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku kebutuhan SPPG. Dengan demikian, produk petani setempat diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih luas melalui pelaksanaan program pemerintah.
"Di situlah peluang pemerintah nanti akan mendorong seluruh produk yang dipakai oleh SPPG harus mengambil produk-produk petani Kota Batu. Ini yang menjadi langkah-langkah selanjutnya nanti," paparnya.
Lebih lanjut, Cak Nur menegaskan bahwa pertanian tidak semestinya dipandang sebagai sektor ekonomi kelas dua. Menurutnya, perkembangan zaman justru membuka peluang semakin besar bagi sektor tersebut, terutama melalui penerapan teknologi dan sistem pengelolaan pertanian modern.
Dia menilai masa depan pertanian perlu diarahkan pada pola produksi yang lebih modern agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih menjanjikan bagi petani.
"Ini membuktikan bahwa sektor pertanian bukan sektor pinggiran. Ke depan bahkan tokoh dunia banyak yang beralih pada pertanian. Memang pertaniannya pertanian modern," pungkasnya.
