KETIK, PACITAN – Rencana pemerintah pusat memulai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada November ini belum diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan.
Hingga saat ini, Pemkab Pacitan memastikan belum memiliki rencana membuka formasi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kondisi tersebut menjadi kabar kurang menggembirakan bagi masyarakat Pacitan yang menantikan kesempatan mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN).
Kepastian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pacitan, Ika Wahyuningtiyas.
"Belum ada rencana rekrutmen," katanya kepada Ketik.com, Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga:
Sulap Materi Abstrak Jadi Interaktif, Khrisna Adhi Pradana Raih Juara 1 AGP PGRI Jawa Timur 2026Saat ditanya alasan tidak adanya rencana rekrutmen ASN di lingkungan Pemkab Pacitan, Ika menyebut kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan utama.
"Memperhatikan kapasitas fiskal," jawabnya.
Persoalan tersebut berkaitan dengan besarnya persentase belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan yang masih berada di atas batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Deni Cahyantoro, sebelumnya mengungkapkan bahwa rasio belanja pegawai di Pacitan mencapai sekitar 37 persen dari total APBD.
Baca Juga:
Khrisna Adhi Pradana, Guru di Pacitan dengan Segudang Prestasi, Raih Juara 1 AGP Jatim 2026Besarnya jumlah ASN menjadi salah satu faktor yang membuat rasio belanja pegawai sulit ditekan.
Selain itu, berkurangnya dana transfer atau skema efisiensi dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
"Faktornya jelas jumlah pegawai yang banyak dan turunnya dana transfer pusat sehingga bilangan pembaginya turun," ujar Deni, Jumat, 7 Agustus 2026.
Di sisi lain, imbuh Deni, pemerintah daerah sebenarnya masih menghadapi kebutuhan penambahan ASN setiap tahun.
Rekrutmen diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, terutama menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun maupun mengisi kekurangan pegawai di sejumlah perangkat daerah.
Namun, penambahan jumlah ASN juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran belanja pegawai.(*)