KETIK, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., mengakui secara terang-terangan sejumlah masalah mendasar yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi pesantren.
Pengakuan itu ia sampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Simposium Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 17 November 2026.
Kamaruddin menyebut empat hambatan utama.
Pertama, keuangan koperasi pesantren (Kopontren) yang belum terpisah dari rekening yayasan.
Kedua, produk yang dihasilkan santri gagal menembus pasar, bahkan di tingkat desa sekalipun.
Baca Juga:
DPRD Kota Surabaya Minta Pemkot Naikkan Kuota Rutilahu Naik Jadi 2.250 Unit pada 2027Ketiga, akses pembiayaan berbasis syariah dari lembaga formal masih jauh dari jangkauan kebanyakan pesantren.
Keempat, kesenjangan penguasaan teknologi digital membuat banyak unit usaha pesantren tertinggal, termasuk dalam hal pencatatan transaksi.
"Kita harus jujur melihat tantangan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh terjebak dengan potensi-potensi ekonomi sehingga tidak mampu mengelolanya dengan baik," kata Kamaruddin.
Di balik deretan masalah itu, Kamaruddin justru melihat modal besar yang belum digarap serius oleh negara.
Baca Juga:
Raih Nilai 85,15, DPMD Tulungagung Sabet Predikat A dalam Evaluasi SAKIP 2026"Pesantren adalah episentrum ekonomi kerakyatan yang memiliki basis santri disiplin, ekosistem usaha lokal, serta jejaring alumni yang mengakar kuat di akar rumput," ujarnya.
Kemenag menyiapkan empat langkah konkret sebagai respons. Kopontren akan difasilitasi bertransformasi menjadi badan usaha formal.
Santri akan mendapat kurikulum kewirausahaan bersertifikat. Pembiayaan syariah akan dikanalisasi melalui LPDB-KUMKM, Pusat Investasi Pemerintah, BPKH, dan KNEKS.
Produk pesantren akan dibuka aksesnya ke jaringan ritel dan industri halal nasional lewat skema kemitraan off-taker.
Simposium yang digagas bersama oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, UI, dan PP ISNU ini ditargetkan menghasilkan tiga keluaran: policy brief untuk Presiden, peta jalan replikasi model pemberdayaan, serta penetapan sepuluh pesantren di desa tertinggal sebagai percontohan dalam 90 hari ke depan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.(*)