Sekda Minta OPD Kawal Penilaian AKIP 2026, Perkuat SAKIP Demi Pelayanan Berkualitas

KETIK, PAGAR ALAM – KETIK, PAGAR ALAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam Sumatera Selatan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, di Ruang Rapat Besemah Tige (III), Kantor Wali Kota Pagar Alam, Selasa (21/7)

Rapat koordinasi ini dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagar Alam sebagai bagian dari langkah evaluasi sekaligus penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam arahannya, Sekda Kota Pagar Alam menyampaikan pesan Wali Kota Pagar Alam, H. Ludi Oliansyah, agar seluruh kepala OPD memberikan perhatian penuh terhadap seluruh tahapan penilaian AKIP Tahun 2026. Menurutnya, kesiapan setiap perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

"Seluruh kepala OPD saya minta benar-benar mengawal setiap tahapan penilaian AKIP agar berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan," ujar Zaily.

Selain itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya penguatan implementasi SAKIP di setiap unit kerja yang ada.

Zaily menegaskan bahwa penilaian AKIP bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, dan berorientasi pada hasil.

"Penilaian AKIP ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan cerminan dari komitmen aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas," tegas Sekda.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemkot Pagar Alam sangat optimistis mampu meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, penguatan SAKIP diharapkan akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.