Sekda Bondowoso Tegas, ASN Harus Berubah atau Tertinggal

KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengakselerasi transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis menghadapi tekanan global yang kian kompleks, mulai dari dinamika geopolitik hingga isu keterbatasan energi.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa perubahan pola kerja ASN bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dijalankan secara konsisten hingga ke level daerah.

Menurutnya, kebijakan dari pemerintah pusat harus diterjemahkan secara konkret agar birokrasi mampu bergerak lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.

Ia menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama transformasi tersebut. ASN didorong untuk terus meningkatkan kompetensi teknis, sekaligus menjaga integritas dan etika kerja yang berlandaskan aturan.

Upaya ini dinilai sangat krusial untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Selain pembenahan SDM, Pemkab Bondowoso juga melakukan langkah efisiensi melalui rasionalisasi perjalanan dinas. Kebijakan ini diarahkan agar setiap aktivitas benar-benar memiliki urgensi serta berdampak langsung terhadap kinerja organisasi.

Anggaran daerah pun difokuskan pada program prioritas, terutama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) di tiap perangkat daerah.

Di sektor ekonomi, optimalisasi potensi lokal menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian.

Saat ini, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan tercatat mencapai sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bondowoso.

Sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi dan pangan, pemerintah juga menggencarkan program berbasis kemandirian masyarakat, seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Program ini mendorong warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Tak kalah penting, digitalisasi menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital terus dioptimalkan, terutama dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, guna meningkatkan efisiensi sekaligus mendongkrak pendapatan.

“Target pendapatan daerah kita tingkatkan dari sekitar Rp323 miliar menjadi Rp328 miliar pada 2026. Ini tren positif yang harus dijaga,” ujar Fathur Rozi pada Selasa, 2 April 2026.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bondowoso optimistis mampu menghadapi tantangan global sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan melalui transformasi budaya kerja ASN yang konsisten dan terarah.(*?