Rugikan Ekonomi, Banggar DPR RI Tolak Impor 105.000 Mobil Niaga dari India Pakai APBN

KETIK, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta PT Agrinas Pangan Nusantara mengkaji ulang rencana impor 105.000 mobil niaga dari India yang akan menggunakan dana APBN.

Menurut Said, kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tengah berupaya menekan impor, termasuk di sektor pangan dan manufaktur, demi memperkuat perekonomian nasional dan membangkitkan ekonomi pedesaan.

“Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berfikir Presiden Prabowo Subianto,” kata Said dalam keterangannya, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia menyampaikan, sejak 2011 pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Karena itu, sektor manufaktur seharusnya menjadi andalan dalam mengembangkan hilirisasi sumber daya alam.

“Artinya PT Agrinas harus memperhatikan pengembangan industri manufaktur di tanah air, bukan malah mengimpor mobil dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Said menilai, sektor manufaktur juga dapat menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja, terutama di tengah tingginya angka pengangguran sarjana yang disebut mencapai lebih dari 1 juta orang.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, arsitektur ekonomi yang dibangun pemerintah seharusnya dipahami seluruh jajaran, termasuk BUMN seperti Agrinas.

“PT Agrinas perlu mengetahui tujuan Presiden Prabowo mencanangkan berbagai program prioritas seperti MBG dan KDMP, yakni agar permintaan dari hulu dan hilir bisa dipenuhi sendiri, bukan dari impor,” katanya.

Ia juga menyoroti hasil perhitungan Celios yang dimuat sejumlah media terkait potensi dampak ekonomi dari rencana impor tersebut.

Disebutkan, impor 105.000 mobil niaga berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja di rantai pasok hingga Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.

Said yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur 11 meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep itu mendorong Agrinas berkoordinasi dengan pabrikan dalam negeri, termasuk melalui Gaikindo, untuk memenuhi kebutuhan mobil niaga bagi KDMP.

“Pengadaan 105.000 mobil niaga itu hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025. Jika dilakukan di dalam negeri, akan membangkitkan industri otomotif nasional, menyerap tenaga kerja baru, dan menciptakan efek berantai ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, rencana pembelian tersebut bersifat multiyears dan menggunakan dana APBN, sehingga harus dihitung secara matang manfaat ekonominya.

“Bisa jadi harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersales-nya, suku cadangnya, ketersediaan dan jangkauan bengkelnya. Kalau diperhitungkan semua, bisa jadi justru lebih mahal,” katanya.

Menurutnya, pertimbangan efisiensi tidak cukup hanya dari harga awal, melainkan harus dilihat dari dampaknya terhadap penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi bagi rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tidak sekadar dipikir ulang, tetapi dibatalkan,” pungkasnya.(*)