Puluhan Nakes Tersingkir dari Usulan PPPK Paruh Waktu, Diduga Akibat Intervensi Oknum DPRD Sampang Inisial R

KETIK, SAMPANG – Proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai sorotan tajam dan menimbulkan kesenjangan.

Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) puskesmas mengaku tidak terakomodasi hanya karena berbeda pilihan politik pada Pilkada 2024.

Padahal para tenaga kesehatan tersebut telah mengabdi selama puluhan tahun. Ironisnya, mereka justru tersingkir dan diduga kuat menjadi korban intervensi elite politik, termasuk seorang oknum pimpinan DPRD Sampang berinisial R.

Salah satu korban, Hendri Sugianto (33) nakes yang sudah mengabdi selama 10 tahun, mengungkapkan kekecewaannya usai audiensi dengan DPRD Sampang, Senin, 22 September 2025.

"Katanya, Dinas Kesehatan mendapat perintah dari atasan. Bahkan, setiap kepala puskesmas diancam akan dicopot dari jabatannya jika tetap mengusulkan kami. Ada enam orang dari Puskesmas Batulenger yang ditekan agar tidak masuk dalam usulan PPPK paruh waktu. Perintah itu diberikan oleh oknum pimpinan DPRD Sampang berinisial R," ungkapnya kepada media ini, Selasa, 23 September 2025.

Ia menambahkan, nasib serupa juga dialami 35 nakes lain dari Puskesmas Batulenger, Robatal, Kedungdung, Bringkoning, hingga Karang Penang.

"Tidak ada alasan jelas, kami hanya dipanggil kepala puskesmas dan diberi tahu bahwa ada perintah untuk mengeluarkan nama kami dari usulan PPPK. Alasannya karena politik," imbuhnya.

Menurut Hendri Sugianto, pihak Dinas Kesehatan bahkan secara terbuka menyebut faktor politik lokal sebagai penyebab. Hal itu, kata dia, dijelaskan oleh salah satu pejabat di lingkungan Dinkes.

"Ya, kami diancam akan dikeluarkan dari puskesmas hanya gara-gara beda pilihan saat pilkada kemarin. Padahal saya tidak pernah jadi tim sukses. Yang terjun langsung soal politik itu sepupu saya, tapi kami yang dijadikan korban," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengaku kecewa karena pengabdiannya selama satu dekade justru kalah dengan orang-orang yang baru empat tahun bekerja, tetapi langsung masuk daftar usulan PPPK paruh waktu.

"Gaji kami sebagai pegawai BLUD hanya Rp350 ribu, dipotong lagi untuk BPJS setiap bulan. Bahkan saat awal masuk, selama tujuh bulan kami tidak digaji sama sekali. Tapi ketika ada kesempatan untuk PPPK paruh waktu, justru data kami hilang di Dinkes," beber pria yang berprofesi nakes di Puskesmas Batulenger tersebut.

Hendri Sugianto menilai kebijakan diskriminatif ini bentuk ketidakadilan yang mencederai semangat pengabdian nakes. 

"Yang tidak punya akses kalah sama yang punya akses, meski baru bekerja. Kami hanya dijadikan korban politik," pungkasnya.(*)