KETIK, JAKARTA – Tak hanya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan MBG yang jadi fokus pemerintah. Terbaru, pemerintah menggulirkan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta yang dipimpin langsung oleh Prersiden Prabowo Subianto, Kamis, 12 Februari 2026.
Rapat kabinet terbatas digelar untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan memperkuat industri perikanan nasional. Pemerintah juga membahas konsolidasi galangan kapal serta strategi hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sektor kelautan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melaporkan progres pembangunan tahap pertama yang mencakup 65 lokasi. Pemerintah mencatat realisasi fisik telah mencapai 50 persen dan menargetkan penyelesaian pada Februari ini.
“Ya, progres sudah 50 persen dari tahap 1. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” ujar Trenggono kepada awak media.
Baca Juga:
Kampung Nelayan di Abdya, Harapan Lama yang Kembali Menyala Seperti Era 90-anPemerintah tidak hanya membangun infrastruktur kampung nelayan, tetapi juga menyiapkan model bisnis yang terintegrasi. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa pengelolaan ekosistem ini akan dilakukan oleh BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.
Dony menegaskan, pembangunan kampung nelayan harus terhubung dengan sistem offtake agar hasil produksi terserap pasar. Pemerintah juga mendorong penguatan industri galangan kapal sebagai bagian dari strategi besar membangun kemandirian maritim.
“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Kolaborasi Safaruddin dan Jamaluddin Idham, KKP Survei Kampung Nelayan AbdyaPemerintah akan mengonsolidasikan galangan kapal di bawah PT PAL untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Langkah ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi lulusan teknik perkapalan dan industri maritim.
Selain memperkuat sektor hulu, pemerintah juga mengembangkan industri hilir perikanan secara masif. Strategi ini mencakup pengembangan produk turunan agar sektor perikanan memberi nilai tambah lebih besar bagi perekonomian.
“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ucapnya.
Dony menilai kebijakan ini menjadi bagian dari reposisi ekonomi nasional yang berbasis pada kekuatan sumber daya domestik, terutama sektor laut dan pangan. Pemerintah ingin memastikan potensi kelautan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Sehingga nanti harapannya semakin banyak tenaga kerja yang bisa kita kembangkan dan basis ekonomi kita juga kembali kepada kekuatan kita sendiri. Kita punya laut, kita punya pangan, ya kan. Nah inilah supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
