Pertumbuhan Ekonomi 2027: Optimisme yang Mulai Lebih Terukur

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 memperlihatkan perubahan penting dalam pendekatan komunikasi ekonomi pemerintah. Selama bertahun-tahun, penjelasan awal RAPBN identik dengan paparan teknokratik Kementerian Keuangan. 

Tahun ini Presiden turun langsung menyampaikan arah fiskal negara di hadapan sidang paripurna DPR selama sekitar 45 menit. Pemerintah ingin memperlihatkan bahwa APBN diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan, memperkuat stabilitas sosial, dan mengendalikan transformasi ekonomi nasional.

Pesan utama pidato tersebut berada pada target pertumbuhan ekonomi yang mulai diarahkan ke kisaran 5,8–6,5 persen pada 2027. Target ini menjadi perhatian karena Indonesia selama hampir dua dekade bergerak pada pola pertumbuhan sekitar 5 persen.

Banyak ekonom menyebut kondisi tersebut sebagai middle growth trap, yaitu situasi ketika negara berkembang sulit keluar dari pertumbuhan moderat meskipun memiliki pasar besar dan bonus demografi.

Optimisme pemerintah kali ini terlihat lebih terukur dibanding narasi pertumbuhan tinggi pada periode-periode sebelumnya. Pemerintah mulai menggunakan asumsi yang relatif lebih realistis dan memiliki basis data yang lebih mudah diverifikasi. Salah satu kritik yang sebelumnya muncul berasal dari sejumlah akademisi terkait perbedaan antara angka pertumbuhan ekonomi dan indikator konsumsi energi domestik. 

Kritik tersebut mempersoalkan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar didorong aktivitas produksi riil atau lebih banyak ditopang stimulus fiskal jangka pendek. Pemerintah mulai menjawab kritik tersebut dengan membuka argumentasi mengenai konsumsi, belanja negara, dan aktivitas produksi yang menjadi dasar proyeksi pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 tercatat sekitar 5,61 persen. Angka tersebut memunculkan dua reaksi berbeda. Pemerintah melihat capaian tersebut sebagai sinyal bahwa ekonomi domestik masih memiliki daya tahan di tengah perlambatan global. Sebagian ekonom justru mempertanyakan kualitas pertumbuhan tersebut karena kondisi pasar keuangan dan daya beli kelas menengah belum sepenuhnya pulih.

Perdebatan mengenai kualitas pertumbuhan menjadi penting karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto berada di kisaran 53–54 persen.

Ketika kelas menengah mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global, kenaikan biaya hidup, dan penurunan aktivitas usaha, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi kehilangan salah satu mesin utamanya.

Pemerintah terlihat memahami persoalan tersebut. Arah kebijakan Presiden Prabowo memperlihatkan fokus kuat pada perlindungan kelompok ekonomi bawah melalui APBN. Pemerintah memilih menjaga stabilitas sosial dengan memperkuat bantuan sosial, program pangan, serta perlindungan masyarakat rentan.

Strategi ini menjelaskan mengapa pemerintah relatif lebih agresif dalam menjaga konsumsi kelompok bawah dibanding mendorong stimulus langsung untuk kelas menengah.

Pendekatan tersebut memiliki logika fiskal yang cukup kuat. Kelompok ekonomi bawah memiliki kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi dibanding kelompok atas. Setiap tambahan bantuan sosial akan langsung masuk ke pasar melalui konsumsi pangan, transportasi, kebutuhan harian, dan aktivitas ekonomi informal.

Efek penggandanya terhadap ekonomi domestik relatif cepat. Pemerintah tampaknya ingin memastikan perlambatan global tidak berubah menjadi kontraksi sosial di tingkat bawah.

Data kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi dasar arah kebijakan tersebut. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menuju kisaran 6–6,5 persen pada 2027. Target kemiskinan ekstrem diarahkan mendekati nol persen.

Rasio gini juga diupayakan bergerak lebih rendah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kelompok tertentu. Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas sosial.

Namun tantangan utama pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan. Pemerintah juga harus memperbaiki kualitas penerimaan negara. Presiden secara terbuka menyinggung persoalan kebocoran devisa akibat praktik under invoicing ekspor yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Under invoicing terjadi ketika nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak atau menyimpan devisa di luar negeri.

Isu ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki ketergantungan besar terhadap ekspor komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan mineral lainnya. Ketika devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya masuk ke sistem keuangan nasional, negara kehilangan kapasitas fiskal, cadangan devisa, dan potensi penerimaan pajak.

Pernyataan Presiden mengenai potensi kehilangan devisa hingga ratusan miliar dolar selama lebih dari dua dekade memperlihatkan bahwa pemerintah mulai menempatkan tata kelola perdagangan internasional sebagai isu strategis nasional. Pemerintah tidak lagi melihat kebocoran ekspor hanya sebagai persoalan teknis kepabeanan, tetapi sebagai faktor yang memengaruhi kapasitas pembangunan nasional.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam kebijakan pengawasan cukai dan perpajakan. Pemerintah mulai memperkuat penindakan terhadap pita cukai palsu dan aktivitas ekonomi ilegal yang selama ini dianggap menjadi sumber kebocoran penerimaan negara.

Langkah ini relatif penting karena penerimaan cukai hasil tembakau masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan APBN. Pada beberapa tahun terakhir, kontribusi cukai hasil tembakau dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun. 

Selama ini pendekatan pemerintah terhadap industri rokok cenderung bertumpu pada kenaikan tarif cukai. Pemerintah sekarang mulai bergerak pada aspek pengawasan distribusi ilegal, pengendalian pita palsu, dan efisiensi penerimaan. Pergeseran ini menunjukkan perubahan pendekatan fiskal dari sekadar menaikkan tarif menuju perbaikan kualitas administrasi penerimaan negara. 

Kita patut apresiasi aparat Bea Cukai berhasil menggagalkan kebocoran pita cukai palsu senilai 570 miliar baru-baru ini. Langkah seperti ini diperlukan untuk melindungi industri nasional sekaligus mengamankan sumber pendapatan negara.

Pemerintah juga mulai memberi sinyal lebih keras terhadap praktik pengampunan pajak berulang. Setelah beberapa periode tax amnesty digunakan untuk menarik repatriasi aset, pemerintah sekarang cenderung menekankan disiplin fiskal dan pengawasan aset luar negeri. Pendekatan ini bertujuan membangun kredibilitas sistem perpajakan jangka panjang.

Di sisi lain, skeptisisme pasar terhadap target ekonomi pemerintah tetap terlihat. Salah satu indikatornya tampak dari reaksi pasar modal setelah muncul rencana penguatan peran BUMN dalam ekspor komoditas strategis. Pemerintah berencana memperbesar fungsi BUMN sebagai pengelola ekspor beberapa komoditas utama seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit.

Pemerintah kemungkinan ingin membangun sistem kontrol devisa dan tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi. Strategi ini memiliki kemiripan dengan beberapa negara yang menggunakan state trading mechanism untuk menjaga kendali terhadap komoditas strategis nasional. Negara ingin memastikan devisa ekspor masuk ke sistem domestik serta mengurangi potensi manipulasi harga dan under invoicing.

Namun pasar masih menunggu kejelasan mekanisme implementasi kebijakan tersebut. Dunia usaha ingin mengetahui apakah BUMN akan bertindak sebagai aggregator ekspor, trader utama, atau hanya penyedia fasilitas administrasi ekspor. Pelaku pasar juga mempertanyakan struktur biaya, arrangement fee, dan dampaknya terhadap efisiensi perdagangan internasional Indonesia.

Ketidakjelasan implementasi menyebabkan pasar merespons secara hati-hati. Indeks pasar modal sempat bergerak negatif setelah isu tersebut muncul. Investor cenderung sensitif terhadap kebijakan yang berpotensi mengubah struktur perdagangan komoditas nasional karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia.

Tekanan eksternal juga masih menjadi faktor risiko utama RAPBN 2027. Harga minyak dunia bergerak naik tajam sejak awal 2026 akibat ketegangan geopolitik global. Jika harga energi bertahan tinggi dalam jangka panjang, maka tekanan terhadap subsidi energi, inflasi domestik, dan nilai tukar rupiah akan meningkat.

Pemerintah terlihat mencoba mengantisipasi ketidakpastian tersebut dengan menggunakan rentang asumsi makro yang relatif lebar. Inflasi dipatok pada kisaran 1,5–3,5 persen. Pertumbuhan ekonomi dipasang dalam rentang 5,8–6,5 persen. Nilai tukar dan suku bunga juga dibuat lebih fleksibel untuk mengantisipasi volatilitas global.

Pendekatan ini memperlihatkan sikap fiskal yang lebih hati-hati dibanding periode booming komoditas sebelumnya. Pemerintah tampaknya ingin menghindari risiko over optimism yang dapat membebani APBN di tengah ketidakpastian global.

Tantangan berikutnya berada pada kualitas belanja negara. Indonesia selama ini memiliki persoalan klasik berupa rendahnya efektivitas multiplier effect APBN. Belanja negara sering kali besar secara nominal tetapi kurang efisien dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif.

Pemerintah sekarang mulai mengarahkan APBN agar lebih fokus pada aktivitas yang memiliki dampak ekonomi langsung seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, konektivitas logistik, dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan ini terlihat konsisten dengan strategi hilirisasi yang terus diperluas pemerintah. Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah ekspor melalui pengolahan domestik mineral, energi, dan komoditas strategis lainnya. Pemerintah melihat hilirisasi sebagai instrumen untuk memperbesar penciptaan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan penerimaan negara.

Indonesia sebenarnya memiliki modal struktural yang cukup kuat untuk mempertahankan optimisme ekonomi. Jumlah penduduk telah melampaui 280 juta jiwa. Konsumsi domestik tetap besar. Bonus demografi masih berlangsung. Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global terutama pada sektor energi, mineral kritis, pangan, dan manufaktur berbasis sumber daya alam.

Namun modal besar tersebut tetap membutuhkan kredibilitas kebijakan. Investor global saat ini tidak hanya melihat ukuran pasar. Mereka juga memperhatikan kualitas regulasi, kepastian hukum, disiplin fiskal, efisiensi birokrasi, dan stabilitas politik.

Karena itu RAPBN 2027 pada akhirnya akan diuji bukan hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar dan efektivitas implementasi kebijakan. Target pertumbuhan tinggi akan sulit tercapai apabila investasi swasta tertahan, birokrasi lambat, dan pasar meragukan konsistensi kebijakan pemerintah.

Pemerintah saat ini sedang mencoba membangun kombinasi antara pertumbuhan tinggi, disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan penguatan kontrol ekonomi nasional. Strategi tersebut memerlukan kapasitas eksekusi yang jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya. 

Tantangan Indonesia bukan lagi menyusun target ekonomi yang ambisius, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan benar-benar tercermin pada aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri domestik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil.

*) Muhammad Sirod merupakan Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur, Fungsionaris Kadin Indonesia

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)