Pers Berwawasan Kebangsaan: Kepentingan Bangsa dan Negara di Atas Segalanya

Pernahkah Anda mendengar istilah atau teori Pers Berwawasan Kebangsaan? Terus terang saya sendiri entah lupa-lupa ingat atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali.

Baru mendengarnya kali ini dari salah seorang pengajar Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang kebetulan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, saat SJI Kelas Muda Angkatan I di Sekretariat PWI Jabar, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya, saya pernah mendengar adanya teori Pers Pancasila, yang pada praktiknya cenderung digunakan penguasa Orde Baru untuk mengekang pers yang tidak sejalan atau berseberangan dengan penguasa kala itu. Padahal konon katanya ini adalah teori pers khas Indonesia, dengan membawa nama Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.

Menariknya lagi, saat saya masih mahasiswa salah satu perguruan tinggi, ada dua guru besar Ilmu Komunikasi yang berseberangan pendiriannya, yakni Prof Anwar Arifin, yang gencar mengkampanyekan Pers Pancasila dan cenderung ke penguasa orba, dan Prof Abdul Muis, yang cenderung pers bertanggungjawab dan pro reformasi. Sebagai mahasiswa ya saya cenderung sepaham dengan Prof Muis.

Lanjut. Sebelum mendengar Pers Pancasila, dalam Ilmu Komunikasi yang saya pelajari ada ada empat teori pers. Yakni teori pers otoriter atau otoritarian, teori pers libertarian atau pers bebas, teori pers bertanggung jawab, dan teori pers komunis Soviet. Keempat teori itu dikenalkan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya yang berjudul Four Theories of the Press (1956).

Lantas apakah ada hubungannya dari teori-teori pers tersebut dengan teori atau istilah pers berwawasan kebangsaan?

Menurut Hendry Ch Bangun dalam pemaparannya, pers berwawasan kebangsaan itu intinya adalah pers yang mempertimbangkan kepentingan bangsa dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, begitu kira-kira kesimpulannya.

"Menanamkan kepentingan bangsa dalam diri wartawan tidak mudah, karena berbeda-beda juga caranya di setiap kasus," kata Hendry.

Misalnya, ketika menerima press release dari Green Peace bahwa food estate di Gunung Mas, Kalteng, itu gagal, merusak lingkungan, terjadi korupsi dalam penunjukan kontraktor, bagaimana kita melengkapinya agar berita minimal sesuai KEJ—tidak sekadar meneruskan teriakan lembaga asing yang didukung pengusaha, perusahaan yang anti Indonesia.

Ya kita boleh menyebut gagal, korup, tetapi berikutnya di balik kegagalan, sudah ada jutaan hektar lahan siap tanam, yang dua-tiga tahun ke depan mengurangi impor pangan dan membuat ketahanan pangan bangsa Indonesia. Sebab bisa jadi kasusnya adalah Indonesia vs Importir (dan kaki tangannya).

Kasus lainnya terkait Greenpeace ketika mengkritisi bahwa Sungai Citarum di Jawa Barat adalah sungai paling tercemar atau terkotor di dunia, sekitar tahun 2012 silam. Bahkan tahun 2014 silam, kerusakan Sungai Citarum ini pernah dibahas di Channel4, salah satu siaran televisi di Inggris, yang juga dikutip oleh Daily Mail.

Akhirnya saya sendiri mengalami hal ini dan kerap, ketika saya menjadi wartawan di surat kabar harian nasional, terjadi ambigu dalam hati saya.

Di sisi lain memang Greenpeace kelihatannya begitu peduli, concern, perhatian terhadap sungai terpanjang di Jawa Barat ini. Di sisi lain, saya pun berpikir kritis, ada kepentingan apa gerangan sehingga Greenpeace ujug-ujug turun ke Sungai Citarum dan mencap sungai ini sebagai sungai terkotor di dunia.

Pertanyaan-pertanyaan itu ikut menyusup di pikiran dan perasaan saya, ketika membuat produk atau karya jurnalisitik terkait Sungai Citarum.

Karena ada pertentangan batin, antara jiwa nasionalisme saya (waktu itu saya belum mengenal pers berwawasan kebangsaan), saya pun memutuskan untuk tidak lagi menayangkan rilis Greenpeace, maupun liputan dan wawancara dengan Greenpeace di koran tempat saya bekerja. Sebab saya menduga, pasti ada kepentingan lain di balik turunnya Greenpeace. Mungkin ada kepentingan bisnis yang dipolitisasi di baliknya, ketimbang kepedulian mereka terhadap pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Ya, seperti kasus food estate di Gunung Mas itu.

Nah, apakah yang saya lakukan merupakan pers berwawasan kebangsaan. Ada nasionalisme, ada kepentingan negara dan bangsa di atas segalanya. Maka saya berhenti memberitakan soal sepak terjang Greenpeace di negeri ini, bahkan kalau bisa mengusirnya pelan-pelan namun pasti. Dengan tidak memberitakan lagi aktivitasnya di negeri tercinta ini, bahkan kalau bisa meng-counter balik dengan memberitakan kejanggalan dari kehadiran Greenpeace di sini.

Sedikit demi sedikit saya sendiri menyadari, ya mungkin inilah yang namanya pers berwawasan kebangsaaan. Menurut Hendry Ch Bangun, ruang lingkup pers berwawasan kebangsaan itu dapat bersifat kedaerahan atau primordialisme, bisa bersifat kebangsaan, nasionalisme, yang tumbuh karena sebagai konsekuensi dari pendidikan di rumah dan di kelas, serta di masyarakat.

“Dalam pers berwawasan kebangsaan, harus ada unsur “kepentingan bangsa” di dalamnya,” tandas Hendry.

Apakah ini juga termasuk ideologi atau teori pers, sebagai pengganti dari teori Pers Pancasila, ataukah sebuah konsep yang dikemukakan praktisi sekalgus wartawan senior sekelas Hendry Ch Bangun? Kalau memang iya, sebuah teori, cukup beralasan jika teori ini lebih cocok diterapkan dalam jurnalisme di Indonesia, selain teori pers bertanggungjawab. Ketimbang pers otoritarian atau pers libertarian, bahkan Pers Pancasila sekali pun.

Ya, begitulah. Yang terpenting sekarang, sedikitnya saya mulai memahami apa itu pers berwawasan kebangsaan. Sungguh ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi. Berkat Sekolah Jurnalisme Indonesia, berkat Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. SJI Hebat! Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2024. ***

Bandung, 9 Februari 2024

Iwa Ahmad Sugriwa, Wartawan Ketik.co.id, Peserta SJI Kelas Muda Angkatan I PWI Jabar.