Penuntasan Anak Tidak Sekolah Baru 44 Persen, Pemkot Malang Kejar Target di 2025

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang masih harus kejar target untuk penuntasan anak tidak sekolah (ATS) di tahun 2025. Pasalnya dari 5.555 ATS di Kota Malang sejak tahun 2024, kini baru terselesaikan 41 persen. 

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan realisasi zero ATS dapat ditangani sesegera mungkin. 

"Secepatnya diselesaikan karena banyak kaitannya termasuk pembiayaan. Kita upayakan lebih cepat, 2025 selesai targetnya. Datanya memang ada yang sulit kita cari," ujarnya, Rabu 11 Juni 2025. 

Menurutnya, selain sulitnya memperoleh data, terdapat beberapa kendala lain yang dihadapi. Tiga persoalan utamanya ialah Drop Out (DO), Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan Lulus Tidak Melanjutkan Sekolah. 

Masyarakat juga memiliki banyak pertimbangan untuk memutuskan kembali bersekolah. Kendati demikian Wahyu menganggap capaian 41 persen menjadi arah positif bagi pengentasan ATS. 

"Banyak pertimbangannya, ada dari biaya, nikah, masih ada paradigma gitu. Nah ini tanggung jawab kita semua. Tapi sudah menekan dan mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi," katanya. 

Wahyu juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap satuan pendidikan maupun Satgas Penanganan ATS. Dari hasil evaluasi tersebut digarapkan mampu mengetahui langkah yang dapat diambil ke depannya. 

"Ini pertama evaluasi dulu setahun, apa yang sudah dilakukan dan dari situ kelemahan akan kita masuk. Termasuk pembiayaan kegiatan dan keterkaitan dengan OPD. Kemudian CSR juga, kemarin sudah menawarkan untuk hal-hal tersebut," katanya. 

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana menjelaskan untuk mengatasi sulitnya pencarian data, akan berkolaborasi dengan PKK hingga Dispendukcapil Kota Malang. 

"Jadi kami sudah berupaya. Ada juga sudah ketemu ATS ini tapi memang tidak mau melanjutkan, karena faktor sudah bekerja sehingga tidak butuh ijazah, ada juga yang sudah berkeluarga," ucap Suwarjana. 

Persoalan tersebut yang menjadi tantangan dalam menuju zero ATS di tahun 2025. Untuk itu upaya menyinkronkan data harus selalu dilakukan antar instansi. 

"Kami berupaya untuk menjadi zero ATS di 2025. Makanya hari ini kami undang OPD,  kami ingin mencari dan mensinkronkan terkait ATS ini," tandasnya.(*)