KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang merombak jajaran pimpinan. Rotasi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama digelar di Balai Kota Malang pada Jumat, 31 Juli 2026.
Kendati demikian, gerbong mutasi ini belum sepenuhnya menuntaskan kekosongan jabatan. Masih ada enam posisi yang hingga kini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pelaksana Harian (Plh).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Subkhan, menjelaskan bahwa pengisian jabatan yang lowong tersebut masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Terlebih, dirinya juga baru saja dilantik dalam jajaran pejabat baru tersebut.
"Nanti dari sana kita pelajari dulu. Artinya sebuah pengambilan keputusan harus dengan data yang tepat. Enggak akan tepat apabila datanya enggak valid," ujarnya.
Subkhan merinci, enam posisi yang masih belum memiliki pejabat definitif meliputi Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretariat DPRD (Sekwan), Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga kursi Sekretaris Daerah (Sekda).
Pihaknya menargetkan agar posisi-posisi Plt tersebut bisa segera terisi oleh pejabat definitif. Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini menekankan pengisian jabatan tidak memandang Eselon II.A maupun II.B.
"Istilahnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga dari situ sebenarnya lebih mudah sih untuk ini (mengisi). Kan yang penting memenuhi syarat, dan juga syarat ketentuan terpenuhi," ujarnya.
Subkhan menegaskan akan segera mempelajari skema Manajemen Talenta yang menjadi pedoman evaluasi serta rekam jejak karier para ASN di lingkungan Pemkot Malang.
"Mudah-mudahan secepatnya. Dengan manajemen talenta kan pelantikan lebih mudah. Saya juga perlu pelajari dulu," tuturnya. (*)
