Penolakan Warga Soal Penertiban Sungai Kalianak, Camat Krembangan Minta Bukti Valid

KETIK, SURABAYA – Proses normalisasi Sungai Kalianak di wilayah Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya, tetap berjalan meski menghadapi penolakan dari sebagian warga.

Penandaan terhadap bangunan terdampak masih dijalankan, namun terdapat kendala di RT 9/RW 6, sementara di RT 33/RW 6, sebanyak 29 bangunan telah berhasil diukur dan diberi tanda dengan disaksikan langsung oleh pemiliknya.

​Camat Krembangan Kota Surabaya, Harun Ismail menegaskan, program normalisasi akan terus berjalan sesuai rencana. Ia mengimbau warga yang berkeberatan untuk membuktikan keberatannya dengan data yang valid.

"Kami akan terus meyakinkan warga bahwa protes dapat diterima jika didukung oleh data. Mengingat hampir 250 Kepala Keluarga pada tahap pertama di Morokrembangan dan Genting Kalianak telah selesai dan menerima program ini," tegasnya pada Sabtu 9 Agustus 2025.

Mengenai proses penandaan, seharusnya penandaan juga dilakukan di RT 09, RW 06 pada hari yang sama. Namun, rencana tersebut ditunda karena adanya penolakan dari warga.

"Di RT 09 ini ternyata ada penolakan dari warga yang meminta penundaan. Jadi tidak mungkin kami paksakan agar tidak terjadi konflik. Sementara kami tunda untuk pengukuran dan penandaannya," ungkapnya.

Harun menambahkan, pihaknya akan membahas penundaan ini lebih lanjut bersama tim normalisasi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

"Kami rembukan dulu dengan tim normalisasi sambil kami laporkan kepada bapak Wali Kota melalui Pak Asisten I," jelasnya.

​Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Surabaya, Dwi Hargianto, menyatakan bahwa normalisasi harus terus berjalan.

"Kami harus menghormati tahapan yang pertama. Artinya, tahapan kedua sampai seterusnya harus tetap berjalan," kata Dwi.

​Dwi menambahkan, pihaknya akan bersikap persuasif dalam menghadapi protes warga. Ia juga terbuka jika warga memiliki data valid terkait pengukuran ruang sungai.

"​Apabila warga memiliki data valid, kami terbuka untuk beradu data. Jika tidak, kami akan terus melakukan pendekatan persuasif untuk memberi pengertian," pungkasnya. (*)