Penerimaan Pajak PBB-P2 Tuban Tahun 2023 Capai 105,7 Persen, 10 Kecamatan Belum Lunas

KETIK, TUBAN – Demi meningkatkan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan mendobrak Pajak Asli Daerah di Kabupaten Tuban, Pemkab lewat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Penyerahan Insentif Prestasi Pemungutan PBB-P2 di Pendapa Kridha Manunggal Tuban, Jumat (8/12/2023).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Sekda Budi Wiyana, Kepala BPKPAD Agung Tri Wibowo, Kepala Bappeda Litbang Joko Sarwono, Kepala Bank Jatim Cabang Tuban Suyatno, serta seluruh Camat, Kepala Desa, Lurah se Kabupaten Tuban.

Pemerintah memberikan apresiasi tersebut kepada semua Kepala Desa dan Lurah yang berhasil melaksanakan penyerapan PBB-P2 dengan maksimal sesuai target. “Prestasi luar biasa dari semua kepala desa dan lurah penyerapan PBB-P2 terpenuhi sesuai target, semua on the track,” ucap Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky usai acara.

Menurutnya, di Kabupaten Tuban masih banyak wajib pajak berpotensi untuk digali. Sebab itu, diharapkan ada inovasi agar masyarakat bisa dengan sukarela membayar pajak. “Perlu inovasi atau cara baru agar terbangun budaya di masyarakat bahwa pajak itu harus dibayar,” jelasnya.

Lindra sapaan Bupati Tuban menyebutkan, Pajak memiliki peranan penting dalam kemajuan pembangunan, termasuk di Kabupaten Tuban. Dengan adanya pajak, pembangunan dilakukan Pemkab saat ini bisa berjalan dengan baik. “Ini adalah bentuk konkrit dimaksimalkannya penggunaan pajak oleh pemerintah,” imbuhnya.

Di kesempatan itu,Kepala BPKPAD Agung Tri Wibowo dalam laporannya menjelaskan, jumlah obyek pajak PBB-P2 tahun 2023 Kabupaten Tuban sebanyak 734.360. Jika dibandingkan dengan obyek pajak tahun 2022, jumlahnya 725.763 obyek pajak. “Terdapat peningkatan atau tambahan sebanyak 8.597 obyek pajak baru,” kata Agung.

Dia memaparkan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sampai 6 desember 2023 sebesar 45 miliar rupiah, terealisasi sebesar Rp. 47.283.861.629 atau 105,07 persen.

Adapun data diterima Ketik.co.id untuk penerimaan PBB -P2 di 20 kecamatan wilayah Kabupaten Tuban sebagai berikut :

1.Kecamatan Kenduruan terdiri 9 desa dengan baku Rp.751.286.471 lunas tanggal 12 september 2023;

2. Kecamatan Senori terdiri 12 desa dengan baku Rp.1.716.932.391 lunas tanggal 29 september 2023;

3. Kecamatan Parengan terdiri 18 desa dengan baku Rp.1.702.822.514 lunas tanggal 29 september 2023;

4. Kecamatan Bangilan terdiri 14 desa dengan baku Rp.1.430.834.339 lunas tanggal 9 oktober 2023;

5. Kecamatan Merakurak, 19 desa baku Rp.1.364.686.596 lunas tanggal 16 oktober 2023;

6. Kecamatan Bancar 24 desa dengan baku Rp.1.517.942.318 lunas tanggal 31 oktober 2023;

7. Kecamatan Plumpang 18 desa baku Rp.2.493.817.235 lunas tanggal 1 nopember 2023;

8. Kecamatan Rengel 16 desa baku Rp.1.285.539.019 lunas tanggal 2 Nopember 2023;

9. Kecamatan Grabagan 11 desa baku Rp 1.141.051.661 lunas tanggal 29 Nopember 2023;

10. Kecamatan Palang 19 desa baku Rp.930.260.405 rupiah lunas tanggal 31 Oktober 2022;

11. Kecamatan Montong 13 desa baku Rp.880.020.731 lunas tanggal 5 Desember 2023;

12. Kecamatan Jatirogo 18 desa baku Rp.1.587.339.000 belum lunas;

13. Kecamatan Widang terdiri 16 desa dengan baku Rp.1.505.398.903 belum lunas;

14. Kecamatan Tambakboyo terdiri 18 desa dengan baku 928.659.673 belum lunas;

15. Kecamatan Kerek terdiri 17 desa dengan baku Rp.1.762.912.714 belum lunas;

16. Kecamatan Singgahan terdiri 12 desa dengan baku Rp.1.208.509.624 belum lunas;

17. Kecamatan Soko terdiri 23 desa dengan baku Rp.1.691.779.984 belum lunas;

18. Kecamatan Tuban terdiri 17 desa/kelurahan dengan baku Rp.5.001.903.712 belum lunas;

19. Kecamatan Semanding terdiri 17 desa dengan baku Rp.2.247.455.414 belum lunas;

20. Kecamatan Jenu terdiri 17 desa/ kelurahan dengan baku Rp.3.725.177.931 belum lunas.

Dari Data di atas, tiga kecamatan lunas tercepat mendapatkan hadiah sepeda motor inventaris PBB, yakni kecamatan kenduruan, kecamatan senori, dan kecamatan parengan.(*)