KETIK, TUBAN – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sekitar dua tahun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nampaknya belum menjangkau seluruh penerima manfaat, khususnya wilayah pelosok.
Tim mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) PAR STAI Senori mengungkap, MI Al-Ghozaliyah di Dusun Kedungkebo, Desa Rayung, Kecamatan Senori, menjadi salah satu buktinya.
Temuan tersebut berdasarkan pemetaan sosial yang dilakukan tim KKN PAR STAI bersama kepala sekolah di Kecamatan Senori.
Dari pemetaan itu, Dusun Kedungkebo disebut menjadi wilayah yang belum terjangkau oleh dapur operasional MBG.
Perwakilan mahasiswa KKN STAI Senori, Arzaq, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap kondisi pelaksanaan MBG di lapangan.
Menurut dia, persoalan jangkauan layanan tidak hanya terjadi karena ketersediaan dapur, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme penetapan wilayah layanan.
“Kami mengkroscek bahwa Korcam dan Korwil sebagai SDM BGN pelaksana program MBG kaku dan tertutup. Kami yakin pihak di Jakarta tidak mengetahui kondisi riil di lapangan ini,” ujar Arzaq kepada Ketik.com, Jumat, 4 September 2026.
Menurut Arzaq, tim KKN bersama pihak sekolah telah berinisiatif mengajukan permohonan agar siswa MI Al-Ghozaliyah dapat terdaftar sebagai KPM.
Namun, pengajuan tersebut disebut terkendala mekanisme birokrasi antara Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan keterangan pihak Korcam yang diterima tim KKN, penambahan KPM baru untuk siswa MI Al-Ghozaliyah belum dapat diproses karena secara administratif sekolah tersebut telah masuk dalam peta jangkauan SPPG terdekat.
Tim KKN PAR STAI Senori saat mengunjungi sekolah Al- Ghozaliyah salah satu lembaga pendidikan yang belum menerima manfaat progam Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jumat 4 September 2026. (Foto: Ahmad Istihar/Ketik.com)
Persoalannya, dapur SPPG yang menjadi rujukan tersebut disebut belum beroperasi.
Sementara jika siswa dialihkan ke SPPG aktif di wilayah Kecamatan Senori, kapasitas kuota dapur tersebut disebut telah penuh.
Akibat kondisi tersebut, pihak Korcam dan SPPG disebut merekomendasikan sekolah menunggu hingga SPPG terdekat atau dapur rintisan di Senori beroperasi.
Namun, menurut tim KKN, belum ada kepastian mengenai waktu operasional dapur tersebut.
“Kalau harus menunggu dapur baru beroperasi, sama saja pembiaran terhadap ribuan KPM program MBG di pelosok pedesaan diabaikan. Di Senori jadi bukti nyata,” tegas Arzaq.
Tim KKN PAR STAI Senori menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan program MBG di tingkat daerah.
Mereka menyayangkan sikap Korwil dan Korcam yang dinilai terlalu berpatokan pada administrasi, sementara kondisi dan kebutuhan penerima manfaat di lapangan belum sepenuhnya terakomodasi.
Padahal, menurut tim KKN, terdapat tiga unit dapur MBG yang telah aktif di Kecamatan Senori.
Namun, lokasi dapur tersebut dinilai terlalu jauh dari Dusun Kedungkebo maupun sejumlah wilayah lain di Senori.
“Anak-anak membutuhkan asupan gizi hari ini, bukan janji operasionalisasi dapur yang tidak jelas waktunya. Mengunci wilayah sekolah pada dapur yang belum buka tanpa memberikan solusi transisi adalah bentuk ketidakadilan birokrasi,” terangnya.
Atas temuan tersebut, tim KKN PAR STAI Senori bersama kepala sekolah mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat daerah, khususnya terkait jangkauan layanan bagi sekolah dan KPM di wilayah pelosok.
Mereka juga mendorong Korwil Tuban Aulia Rizqi memberikan kebijakan diskresi atau adendum kuota sementara pada dapur MBG terdekat yang telah beroperasi.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi sementara agar siswa MI Al-Ghozaliyah segera mendapatkan manfaat program tanpa harus menunggu dapur yang belum beroperasi.
“Kami minta BGN mengevaluasi kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas. Sangat disayangkan hasil riset teman-teman KKN di Senori, masih terdapat ribuan KPM yang tidak pernah menerima program MBG,” pungkas Arzaq.(*)
