Pendapatan Kota Batu 2025 Nyaris Sempurna, IPM Naik dan Kemiskinan Turun

KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,09 triliun atau 99,20 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Batu, Nurochman, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Batu, Jumat, 27 Maret 2026.

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun berjalan secara optimal. Pendapatan daerah ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp302,95 miliar serta pendapatan transfer yang melampaui target hingga 102,09 persen atau Rp789,86 miliar.

“Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,09 triliun atau 99,20 persen dari target. Capaian ini ditopang oleh PAD sebesar Rp302,95 miliar serta pendapatan transfer yang melampaui target hingga 102,09 persen,” ujar Nurochman.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,11 triliun atau 89,16 persen. Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan kinerja fiskal yang sehat dan terukur, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2025 berjalan sangat baik dan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan,” tambahnya.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, sejumlah indikator juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 80,35.

Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 2,86 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,85 persen atau melampaui target 4,64 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turut menurun menjadi 3,53 persen. Meski demikian, ia menyoroti kenaikan Gini Ratio menjadi 0,347 yang menandakan masih adanya ketimpangan.

“Kenaikan Gini Ratio ini menjadi catatan penting agar program pembangunan ke depan dapat lebih merata dan inklusif,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ke depan, tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat.

“Kami menyadari tantangan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga pembangunan Kota Batu tetap berkelanjutan dan transparan,” pungkasnya. (*)