Pemprov Jatim Gelontorkan Rp7,1 Triliun untuk Pendidikan Gratis Lima Tahun Terakhir

KETIK, SURABAYA – Dalam lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menggelontorkan anggaram sebesar Rp7,1 triliun dalam program Program pendidikan gratis berkualitas (TisTas).

Gelontoran anggaran ini ditujukan untuk jenjang SMA dan SMK yang ada di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

“Komitmen yang diwujudkan dalam lima tahun ini adalah bagaimana kita menyiapkan generasi yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka penguatan SDM kita lakukan di semua lini, terutama yang ada di bawah kewenangan kami yaitu jenjang SMA dan SMK negeri,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Adhy menjelaskan dengan program TisTas maka siswa tidak terbebani biaya SPP. “Sehingga generasi Jawa Timur menjadi generasi yang unggul dan hebat di Indonesia Emas,” terangnya.

Adhy menjabarkan bahwa pendidikan gratis berkualitas diwujudkan Pemprov Jatim melalui pengalokasian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan pada seluruh sekolah SMA SMK dan Sekolah Khusus Negeri di seluruh Jawa Timur. Sedangkan untuk SMA/SMK swasta bersifat subsidi.

Tujuan pemberian BPOPP untuk pendanaan biaya operasional sekolah, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik. Dan juga untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Secara rinci, besaran anggaran BPOPP dialokasikan di 2019 sebanyak Rp915,8 miliar, dan meningkat pada tahun 2024 dialokasikan sebanyak Rp1,3 Trilliun.

“Dengan adanya program ini, para siswa dan wali murid tidak akan terbebani uang SPP. Dan sekolah juga bisa mengatur kebutuhan untuk operasi satuan pendidikan dengan mengelola dana BPOPP dengan tepat guna, dan tepat sasaran,” tegas Adhy.

Tidak hanya itu, Adhy juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi perhatian besar Pemprov Jatim. Dimana alokasi anggaran pendidikan yang selalu di atas 20 persen yang menjadi mandatory spending dari undang-undang.

“Tahun 2024 alokasi anggaran pendidikan kita mencapai 29,19 persen. Ini menjadi bukti komitmen kita untuk memperhatikan sektor pendidikan,” tegas Adhy.

Pemprov Jatim berupaya meningkatkan pembangunan SDM dengan menguatkan pendidikan Jawa Timur. Dengan luasnya wilayah Jatim terdiri dari 38 kabupaten kota, memang semua harus diatur demi terwujudnya pemerataan.

“Pemerataan akses pendidikan di seluruh kabupaten/kota terus menjadi prioritas kami, sehingga setiap daerah bisa berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Tentunya hal ini juga didukung infrastruktur, tenaga pendidik, dan fasilitas belajar yang baik," pungkasnya. (*)