Pemkab Cilacap Gelontorkan Rp2,6 Miliar Bantuan Keuangan untuk Partai Politik

KETIK, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap (Pemkab Cilacap) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelontorkan Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada 8 Partai Politik (Parpol) di wilayah Kabupaten Cilacap. Bantuan senilai total Rp2.669.991.000,-. itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman di Ruang Gadri, Pendopo Wijayanti Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap, Senin 21 Juli 2025.

Kepala Bakesbangpol Cilacap, Taryo menyampaikan bahwa 8 Parpol yang telah menerima dana bantuan tersebut sebagai berikut: 

-PKB: Rp568.617.000

-PDIP: Rp560.379.000

-GERINDRA: Rp467.394.000

-PKS: Rp301.122.000

-Nasdem: Rp260.235.000

-PAN: Rp190.587.000

-PPP: Rp187.086.000

-Demokrat: Rp134.571.000

Taryo mengungkapkan masih ada dana sebesar Rp410.118.000 yang belum disalurkan, sedianya akan diberikan kepada Partai Golkar. Namun partai berlambang pohon beringin belum mengajukan proposal bantuan keuangan dengan alasan adanya Musyawarah Daerah dan perubahan kepengurusan DPD Partai Golkar.

"Bantuan Keuangan tahun 2025 oleh Partai Golkar akan diajukan setelah terbentuknya Kepengurusan yang baru berdasarkan hasil Musda DPD Golkar," katanya.

Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman mengatakan sebagai wujud kepedulian serta untuk membangun kemandirian partai politik di Kabupaten Cilacap, Ia berharap Bankeu yang diberikan Pemkab Cilacap dapat diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat.

"Bantuan sudah diterima pada tanggal 7 Juli 2025, hari ini disampaikan simbolisnya, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar guna mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik," imbuhnya. 

Syamsul menambahkan dari sembilan Parpol yang menerima bankeu, PDI Perjuangan mendapat bantuan paling besar berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan besaran sekitar Rp3.000 per suara dan sesuai kemampuan daerah.

"Pemberian bantuan keuangan untuk partai politik ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dari parpol, terutama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," pungkasnya. (*)