KETIK, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan secara resmi membacakan naskah Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.
Pembacaan rekomendasi tersebut mewakili sikap dan arah politik partai ke depan, yang disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham. Dalam pemaparannya, Jamaluddin menegaskan bahwa PDI Perjuangan menempatkan agenda politiknya pada upaya menjawab persoalan-persoalan fundamental bangsa melalui identifikasi delapan tantangan utama yang tengah dihadapi Indonesia.
Ia menegaskan, sikap politik PDI Perjuangan tetap berpijak kokoh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945. Politik, menurutnya, harus dipandu oleh ide, imajinasi, etika, serta cita-cita luhur Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri sebagai fondasi perjuangan partai.
"Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila; kebenaran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada Rakyat," kata Jamaluddin saat membacakan rekomendasi Rakernas, Senin, 1 2 Januari 2026.
Baca Juga:
Kolaborasi Safaruddin dan Jamaluddin Idham, KKP Survei Kampung Nelayan AbdyaLebih lanjut, Jamaluddin menjelaskan bahwa PDI Perjuangan menyadari tantangan ke depan tidaklah ringan. Setidaknya terdapat delapan tantangan besar yang saling berkaitan dan berkelindan satu sama lain. Tantangan tersebut diawali dengan krisis keteladanan dalam kehidupan bernegara akibat penyelewengan etika dan tata perilaku, yang berdampak pada merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Selain itu, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada bencana dan malapetaka ekologis sebagai konsekuensi dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, serta industrialisasi ekonomi yang bersifat ekstraktif. Kondisi ini dinilai memperparah kerentanan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah robohnya supremasi hukum yang menyebabkan hukum kehilangan ruh kemanusiaan yang beradab. Persoalan ini diperparah dengan masalah ekonomi sistemik, mulai dari keterbatasan fiskal, penumpukan utang luar negeri, praktik korupsi, hingga gejala deindustrialisasi yang memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
PDI Perjuangan juga menyoroti bekerjanya otoritarianisme populis yang dinilai membungkam suara-suara kritis, mengabaikan mekanisme checks and balances, serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara atau abuse of power. Di samping itu, terdapat pula pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan aspirasi rakyat.
Baca Juga:
PDIP Kota Blitar Panaskan Mesin Politik, Target Rebut Kembali 10 Kursi dan Kursi Wali KotaSebagai tantangan terakhir, Jamaluddin menyinggung dinamika geopolitik global yang memicu bangkitnya kembali neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme, yang berpotensi mengancam kedaulatan dan keadilan global.
Seluruh tantangan tersebut, kata Jamaluddin, dijawab melalui tema Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026, yakni “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”, yang menegaskan keyakinan partai bahwa kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya untuk menang.
