KETIK, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumumkan susunan kepengurusan masa khidmah 2026–2031. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul masuk dalam jajaran Wakil Ketua Umum PBNU, sedangkan Gudfan Arif dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal.
Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengumumkan susunan tersebut di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Selain Gus Ipul, PBNU menunjuk KH Muhammad Faiz Syukron, Prof. H. Ganefri, Muhammad Lukman Edy, KH Abdul Ghoffar Rozin, Juri Ardiantoro, dan Irfan Asy'ari Sudirman Wahid sebagai Wakil Ketua Umum.
Gus Kikin akan menjalankan kepemimpinan Tanfidziyah bersama Gudfan Arif sebagai Sekretaris Jenderal dan Ainun Na'im sebagai Bendahara Umum.
Baca Juga:
Pascaistikharah, Gus Kikin Pilih Sekjen PBNU yang Bersih dari Masalah HukumKepengurusan PBNU Bertambah 21 Orang
Gus Kikin menjelaskan penyusunan struktur kepengurusan baru dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia.
“Alhamdulillah, di perjalanan sampai saat ini, sudah tersusun semua struktur organisasi NU,“ kata Gus Kikin, seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Rabu, 30 September 2026.
Ia menyebut terdapat sejumlah perubahan dalam komposisi kepengurusan PBNU dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan tersebut juga membuat jumlah pengurus bertambah dari 189 orang menjadi 210 orang.
Baca Juga:
Ning Lia Apresiasi Gus Kikin, Penataan SDM Jadi Prioritas PBNU 2026–2031“Seluruh jajaran pengurus PBNU dari 189 orang jadi 210 orang. Naik sebesar 21 orang,“ paparnya.
Menurut Gus Kikin, penambahan jumlah pengurus tersebut berkaitan dengan upaya PBNU menjaga pemerataan keterwakilan sekaligus memberikan ruang bagi regenerasi.
“Kami ingin ada pemerataan dari semua jajaran, dari generasi-generasi yang awal sampai akhir. Semua kami seimbangkan,“ katanya.
Berdasarkan dokumen resmi bernomor 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026, posisi Rais Aam PBNU tetap dipercayakan kepada KH Miftachul Akhyar.
Sementara itu, posisi Katib Aam PBNU diisi KH Mohammad Nuh. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga masuk dalam jajaran Rais Syuriyah PBNU.
Susunan tersebut melengkapi struktur kepengurusan PBNU untuk masa khidmah 2026–2031 setelah proses perumusan yang melibatkan aspirasi dari berbagai wilayah Indonesia. (*)