KETIK, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir Pantura dalam Rapat Koordinasi Pasca Bencana di Ruang Rapat Bupati II, Jumat 6 Februari 2026. Hal ini diputuskan setelah hampir dua pekan penanganan intensif di lapangan.
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyampaikan kondisi saat ini sudah membaik, namun pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah lanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey menyatakan masih ada beberapa hal yang harus ditangani, terutama sektor pertanian. Berapa luas sawah yang terdampak, berapa kerugiannya, serta apa yang bisa diakukan untuk membantu para petani.
"Data yang disampaikan harus benar-benar riil!”tandas Kang Rey.
Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya kondisi tanggul dan keterbatasan anggaran. Sebab hasil rapat dengan BBWS menunjukkan masih terbatasnya dukungan pendanaan, sehingga pemerintah daerah diminta segera mendata tanggul-tanggul yang paling mendesak untuk ditangani.
“Kalau BBWS belum bisa intervensi, kita data dulu tanggul yang paling urgent. Kita bantu semampu kita, sambil kita upayakan bantuan lain, termasuk CSR," kata dia.
Kang Rey juga sudah mengusulkan peninggian tanggul sampai delapan meter agar saat debit air besar kita tetap aman.
"Selain itu, saya minta fokus pada kajian embung, hitung kebutuhannya, dan laporkan. Jalan-jalan yang baru dibangun juga harus dicek kembali,” tegasnya.
Terkait bantuan dari RANS (Raffi Ahmad & Nagita Slavina), Kang Rey menginstruksikan agar para camat di wilayah yang terkena banjir segera mendata rumah warga yang rusak akibat banjir.
Data tersebut kelak akan diverifikasi dan akan diserahkan bantuan untuk rehabilitasi bagian rumah yang rusak. Kang Rey menegaskan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak tercampur dengan data penduduk yang mendapat bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Sementara itu, Kepala BPBD Subang Udin Jazudin melaporkan banjir yang terjadi sejak akhir Januari berdampak pada 9 kecamatan.
Total 26.793 kepala keluarga atau 77.426 jiwa terdampak, 23.833 rumah terendam, 8.257 hektar sawah dan 2.017 hektar tambak terdampak, serta 32.002 meter jalan mengalami gangguan. Sebanyak 41 sekolah dan 113 sarana ibadah ikut terdampak, namun penanganan terpadu berhasil mencapai zero casualty atau tanpa korban jiwa.
Selama masa tanggap darurat, BPBD bersama OPD terkait mengoperasikan posko utama di Pamanukan, melakukan evakuasi, dapur umum, layanan kesehatan keliling, serta distribusi logistik. Per 6 Februari 2026, status tanggap darurat resmi dicabut dan daerah masuk fase transisi pemulihan
Dinas Pertanian mencatat sekitar 4.059 hektar lahan pertanian terdampak banjir dan saat ini tengah dilakukan identifikasi detail sawah terdampak sembari berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah mendorong validasi data berbasis kecamatan dan desa, pengaktifan kembali usaha tani, serta penjajakan skema asuransi pertanian sebagai langkah mitigasi ke depan.
Dari sektor perikanan, dampak dirasakan baik oleh nelayan akibat cuaca ekstrem maupun petambak di wilayah pesisir Sukasari, Legonkulon, dan Pusakanegara. Pemkab Subang telah mengusulkan bantuan benih dan perbaikan saluran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk pendataan perahu nelayan yang terdampak.
Paparan Dinas PUPR menyebutkan banjir Pantura berkaitan dengan kondisi Sungai Cipunagara yang menerima suplai dari beberapa sungai besar, diperparah oleh penyempitan saluran pembuang, pendangkalan sungai, penumpukan sampah, serta bangunan liar di sempadan sungai.
Kondisi tanggul di sejumlah titik sudah menipis dan terdapat banyak totosan, sehingga aliran air ke Pamanukan tidak berjalan normal saat debit meningkat. PUPR telah melakukan survei lapangan serta menyusun rencana normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, pembangunan embung, dan penguatan tanggul, termasuk rencana jangka pendek hingga panjang di hilir Sungai Cipunagara dan Kalen Sema, sambil terus berkoordinasi dengan BBWS dan kementerian terkait
Sementara itu, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, serta menilai penanganan banjir kali ini berjalan baik dengan minim keluhan masyarakat.
DPRD mendorong agar sawah di wilayah rawan dapat masuk skema asuransi pertanian dan berharap langkah-langkah strategis yang tengah disiapkan mampu menjadi titik balik agar banjir tidak kembali terulang. (*)
