Pansus BUMD DPRD Jatim Diharapkan Bisa Jaga Marwah Pemprov Jatim

KETIK, SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jatim telah terbentuk, yang berisi dari perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Jatim, ditetapkan melalui Keputusan DPRD Jatim No. 100.1/0/KPTS-DPRD/050/2025.

Tinggal menunggu formasi kepengurusannya. Kinerjanya, tentu diharapkan secara obyektif menilai dan mengevaluasi keberadaan BUMD milik Pemprov Jatim, yang akan membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Mantan anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi mengapresiasi terbentuknya Pansus BUMD DPRD Jatim, ia menilai sebuah kemajuan untuk DPRD Jatim dan diharapkan akan obyektif menilai masing-masing BUMD. 

 "Ini sebuah langkah yang kita sambut baik, saya berharap Pansus BUMD benar-benar bekerja secara optimal dan proporsional menyikapi semua BUMD di Pemprov Jatim," kata Mathur, di Surabaya, Rabu 5 Nopember 2025.

Mantan anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 itu menyayangkang banyak BUMD Jatim yang tidak sehat, bahkan ada yang belum menyetor deviden.

Menurutnya, itu harus dibenahi dan tumpuannya di Pansus periode ini. BUMD yang tidak sehat bisa ditutup, pengelolaan difokuskan ke BUMD yang sehat, untuk kemajuan PAD dan masyarakat Jatim.

"Itu pernah kita usulkan, yang tidak sehat dibubarkan, namun sampai detik ini masih dipertahankan. Saat ini, Pemprov Jatim harus berani mengevaluasi jika memang sudah tidak sehat dari hasil analisis harus dibubarkan," ujarnya. 

Lanjut Mathur, Pansus BUMD saat ini harus berjalan dengan benar sebagai bentuk pengawasan oleh DPRD Jatim.

"Harapannya, bahwa teman-teman di DPRD Jatim ini yang menurutnya akan muncul dari Partai Demokrat, yang juga salah satu pengusung dan ketua DPD nya menjabat sebagai Wakil Gubernur yakni Emil, tetap harus tegas dan lurus," jelasnya.

"Untuk menghindari konflik interest, di dalam penanganan BUMD dan yang akan menjabat ketua pansus kita harapkan, personal yang diusung benar-benar orang yang jujur dan bersikap netral," kata Mathur, sambil mengutip yang disampaikan Wagub Emil yang menyambut baik terbentuknya Pansus, untuk mengevaluasi BUMD yang sahamnya milik Pemprov Jatim. 

Ia mengaku prihatin, masih ada BUMD yang devidennya macet, dan setoran paling tinggi Rp1 triliun lebih, hingga Rp 500 miliar itu Bank Jatim yang notabene mengelola keuangan. Apalagi pernah diterpa persoalan di Bank Jatim Cabang DKI Jakarta. 

"Ini harus disikapi serius oleh teman-teman yang ada di Pansus, seperti yang disampaikan Pak Wagub, kehadiran pansus ini direspon dengan baik, yang tentunya akan membawa BUMD Jatim semakin baik," harapnya. 

Untuk kondisi saat ini, ia menilai TAPD dan mereka yang di Banggar mematok target pendapatan BUMD terlalu rendah, sehingga pendapatan deviden dari tahun ke tahun seolah bertambah terus, tetapi paling dua ratus juta, tidak bertambah secara signifikan.

"Memang kondisinya tidak sehat. Saya menilai mereka yang ada di BUMD ini bukan orang yang tepat untuk mengembangkan perusahaan yang dipimpinnya, ini persoalan," tegasnya.

Ia berharap Pansus segera melakukan analisis terhadap BUMD, karena Pansus memiliki kewenangan untuk mengoreksi dan kroscek ke lembaga-lembaga seperti ke BPKP, BPK dan seterusnya. Dan, ketika ada temuan penyimpangan atau BUMD tidak sehat berani mengambil tindakan. Kinerja Pansus BUMD ada hasilnya untuk Pemprov dan masyarakat Jatim. 

"Harus berani mengusulkan BUMD yang tidak sehat dibekukan atau dibubarkan saja dan mengoptimalkan BUMD yang kinerjanya bagus. Karena tujuan dari BUMD adalah selain menjaga stabilitas PAD, juga menghidupkan ekonomi di Pemprov Jatim, termasuk menghidupkan perekonomian masyarakat di seluruh Jawa Timur," pungkasnya.

Ia kembali mengingatkan kinerja Pansus BUMD di DPRD Jatim selain untuk kepentingan Pemprov Jatim juga untuk masyarakat. Wakil rakyat atau yang duduk di Pansus menyadari itu, tidak ego untuk partai pengusung, bukan juga partai pendukung tetapi untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Termasuk juga obyektif dengan keberadaan Bank Jatim. 

"Bank Jatim yang satu-satunya bank yang dipercaya mengelola keuangan daerah, semua pembayaran melalui Bank Jatim, maka Pansus harus melepas ego masing-masing, entah itu di politik partainya, juga untuk menjaga marwah Pempov Jatim. Maka semua harus mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Timur, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BUMD kita khususnya Bank Jatim ini semakin tinggi, tentu juga akan menjaga stabilitas harga saham Bank Jatim itu sendiri," pungkasnya. (*)