Nelayan Pantura Sampang Tolak Eksplorasi Migas Petronas, Minta TNI-Polri Tak Jadi Pelindung Perusahaan Asing

KETIK, SAMPANG – Sejumlah nelayan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Madura menyatakan penolakan terhadap rencana eksplorasi minyak dan gas (migas) yang akan dilakukan oleh Petronas di Sumur Barokah, perairan utara Madura. Penolakan ini disampaikan menyusul belum diselesaikannya proses ganti rugi rumpon yang terdampak kegiatan eksplorasi sejak 2024.

Meskipun mendapat penolakan dari para nelayan, Petronas tetap melanjutkan agenda Sosialisasi Kegiatan Eksplorasi Sumur Barokah di wilayah kerja North Ketapang di Aula Pemkab Sampang pada Jumat, 26 September 2025.

Haris, perwakilan nelayan dari Desa Jatra Timur, menegaskan bahwa Petronas seharusnya menghormati proses hukum yang masih berjalan terkait dugaan penyelewengan dana ganti rugi oleh dua perusahaan rekanannya, yaitu PT Elnusa dan PT Bintang Anugerah. Nilai dugaan penyelewengan tersebut mencapai Rp21 miliar.

"Kami minta Petronas menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan penyelewengan dana ganti rugi rumpon," ujarnya Sabtu, 27 September 2025.

Ia menambahkan bahwa nelayan tidak menolak kehadiran Petronas secara mutlak, namun meminta perusahaan migas asal Malaysia tersebut menunjukkan empati dan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir.

"Kami bukan tidak mendukung Petronas. Kami justru mendukung jika hak-hak nelayan dipenuhi. Tapi sebelum dana ganti rugi dicairkan dan belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini, jangan dulu ada kegiatan eksplorasi," tegasnya.

Sikap serupa juga disampaikan oleh aktivis nelayan Herman Hidayat. Ia menilai bahwa kegiatan eksplorasi tidak semestinya dilanjutkan sebelum seluruh permasalahan hukum dan ganti rugi terselesaikan.

"Hargai aspirasi nelayan. Jangan seolah-olah bisa bertindak seenaknya. Kalau persoalan ini sudah tuntas, silakan lanjutkan kegiatan," ujar Herman yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Pro Jokowi Sampang.

Herman turut mengingatkan aparat keamanan agar tidak berpihak kepada perusahaan asing. Ia meminta TNI dan Polri menjaga netralitas dalam menghadapi potensi aksi demonstrasi nelayan di laut.

"Kami minta kepada TNI dan Polri untuk tidak menjadi pelindung kepentingan Petronas. Jika kapal seismik melintas dan ada aksi demonstrasi nelayan di laut, jangan sampai terjadi kekerasan. Jangan biarkan aparat dijadikan alat oleh perusahaan asing," tandasnya. (*)