Menteri PKP Bawa Kabar Gembira untuk Blitar, Kuota Bedah Rumah Melonjak dan Akses KUR Makin Mudah

KETIK, BLITAR – Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, ke Kota Blitar membawa sederet kabar positif. Tak hanya memastikan lonjakan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), pemerintah pusat juga memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini semakin mudah dijangkau masyarakat.

Dalam kunjungannya, Kamis 2 Juli 2026, Maruarar menegaskan pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak sekaligus memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah untuk mengembangkan usaha. Menurutnya, kedua program tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Maruarar mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, plafon KUR hingga Rp100 juta kini dapat diakses tanpa agunan tambahan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM yang selama ini terkendala akses pembiayaan.

“Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan modal usaha. Untuk KUR sampai Rp100 juta tidak diperlukan agunan tambahan. Bunganya juga rendah, sekitar enam persen per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan, sehingga diharapkan mampu membantu pelaku UMKM berkembang,” ujar Maruarar.

Ia juga meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) meningkatkan penyaluran KUR mulai Oktober mendatang agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program tersebut.

Menurut Maruarar, keberhasilan berbagai program pemerintah tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BRI, kementerian, hingga TNI dan Polri dalam mempercepat pembangunan.

“Kalau semua bekerja bersama, hasilnya akan jauh lebih cepat dirasakan masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang ingin terus kami bangun,” katanya.

Selain memperkuat sektor UMKM, Maruarar juga memberikan perhatian besar terhadap penanganan rumah tidak layak huni di Kota Blitar. Ia optimistis percepatan program rehabilitasi rumah dapat membuat Kota Blitar terbebas dari RTLH pada 2026.

Optimisme tersebut diperkuat dengan meningkatnya kuota bantuan renovasi rumah dari pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, mengungkapkan alokasi bantuan yang semula hanya 300 unit kini melonjak menjadi 744 unit setelah kunjungan Menteri PKP.

“Awalnya kami mendapatkan alokasi 300 titik. Setelah kunjungan Bapak Menteri PKP, kuota dari pemerintah pusat bertambah menjadi 744 titik,” kata Elim.

Menurutnya, jumlah tersebut masih ditambah dukungan dari Pemerintah Kota Blitar sebanyak 86 unit dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak tujuh unit, sehingga total 837 rumah telah mendapatkan penanganan.

Elim menegaskan, pemerintah daerah tidak akan berhenti pada angka tersebut. Bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Pemkot Blitar akan terus melakukan pendataan apabila masih ditemukan rumah warga yang belum masuk daftar penerima bantuan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Balai. Kalau masih ada masyarakat yang rumahnya belum terdata, akan kami lakukan pendataan kembali dan kami usulkan agar seluruh warga yang membutuhkan bisa memperoleh bantuan,” ujarnya.

Ia memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan. Dana renovasi langsung ditransfer ke rekening BRI milik penerima manfaat tanpa melalui rekening Pemerintah Kota Blitar ataupun perantara lainnya.

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja serta kebutuhan pendukung lainnya.

Elim menilai peningkatan kuota bantuan menjadi bukti kuat bahwa komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan hasil kerja satu pihak, tetapi hasil sinergi pemerintah kota dan pemerintah pusat. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dan bisa tinggal di rumah yang layak,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Konsumer BRI, Aris Hartanto, mengatakan BRI turut memperkuat program pemerintah melalui KUR Perumahan. Menurutnya, pembiayaan tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha di sektor penyediaan perumahan seperti pengembang dan toko bangunan, tetapi juga kepada masyarakat yang ingin membeli, membangun, maupun merenovasi rumah.

“Plafon KUR Perumahan dapat mencapai hampir Rp500 juta. Harapannya, akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas sekaligus mampu menggerakkan sektor konstruksi dan perekonomian daerah,” jelas Aris.

Melalui kombinasi percepatan penanganan RTLH dan perluasan akses pembiayaan usaha maupun perumahan, pemerintah berharap roda perekonomian masyarakat semakin bergerak, kesejahteraan meningkat, dan target pengentasan kawasan kumuh di Kota Blitar dapat segera terwujud.