Menko PM Muhaimin Tetapkan Ponpes Al-Ittifaq Kabupaten Bandung sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat

KETIK, BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar mengapresiasi ekosistem ekonomi berbasis pesantren yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kampung Ciburial, Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. 

Menurutnya, Ponpes Al-Ittifaq jadi contoh nyata keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi antara pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ekonomi produktif.

“Ponpes Al-Ittifaq menjadi suatu ekosistem ekonomi dari lembaga pendidikan. Dari belajar lalu praktik, akhirnya menjadi pusat ekonomi sekaligus pusat pendidikan. Bahkan kini berkembang menjadi pusat pelatihan dan bisnis dengan ekosistem yang lengkap,” ungkap Menko Muhaimin saat kunjungan kerja ke Ponpes Al-Ittifaq, Rabu (5/11/2025).

Menteri menilai, keberhasilan Ponpes Al-Ittifaq dalam membangun rantai pasok hingga ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang perlu direplikasi.

“Bisa masuk menjadi produsen hingga rantai pasok ke berbagai lini, dari supermarket sampai dapur MBG, tentu ini prestasi luar biasa dan menjadi pelajaran berharga. Kalau ekosistemnya benar, maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Menko Muhaimin bahkan menetapkan Ponpes Al-Ittifaq sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat yang berperan sebagai inspirator nasional dalam pengembangan ekonomi berbasis kemandirian dan gotong-royong.

Ia juga menegaskan, Program MBG yang dijalankan pemerintah harus sepenuhnya memberdayakan potensi dalam negeri.

“Saya minta agar tidak ada satu pun barang impor yang digunakan sebagai bahan baku MBG. Semua harus mengandalkan produksi dalam negeri, terutama dari UMKM dan koperasi,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal.

“Dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, kami selaras dengan Bapak Presiden Prabowo, yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat. Setiap tahun kami berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 200.000 warga, serta menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 560.000 lebih warga,” ujar Kang DS.

Meski dana transfer ke daerah turun hampir Rp1 triliun, bupati menegaskan Pemkab Bandung tetap berkomitmen memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Kami siap melakukan berbagai inovasi dan mendukung penuh program-program pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung,” tutupnya.(*)