Menkeu Mensesneg hingga DPR dan BI Rapat Bahas Pelemahan Rupiah

KETIK, JAKARTA – Sejumlah pejabat pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkumpul dalam sebuah rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat untuk membahas isu pelemahan nilai tukar rupiah, Sabtu 6 Juni 2026.

Per 6 Juni 2026, rupiah masih melemah di level Rp18.095 per dollar AS.

Rupiah diprediksi akan semakin melemah ke level psikologis Rp 19.000 pada pekan depan jika sentimen negatif masih berlangsung.

Beberapa pihak yang hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Mensesneg: Terus Dibahas intens

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pembahasan mengenai kondisi ekonomi di dalam negeri memang terus dibahas secara intens antara eksekutif dan legislatif.

Dia menyebut, komunikasi yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat nilai rupiah. Namun, tidak semua komunikasi membawa hasil yang diharapkan.

Ia tidak memungkiri, pelemahan nilai tukar turut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

Salah satu pengaruhnya adalah ketergantungan impor, yang notabene menggunakan mata uang dollar AS untuk sarana pembayaran.

“Kemandirian kita secara ekonomi itu juga memengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan memengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh,” tutur dia.

Oleh karena itu, ia menekankan, perlu kerja sama antarsemua pihak dalam menangani masalah tersebut, tidak terkecuali pemerintah dan bank sentral.

Kata Gubernur BI

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Sekaligus, kata dia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih menantang.

“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat keras bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

Ia menyatakan, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini telah berjalan erat.
Ke depan, koordinasi semakin difokuskan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing.

Perry menuturkan, setidaknya ada dua langkah yang kini menjadi fokus penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan berupaya meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (capital inflow) kembali masuk ke Indonesia.

Capital inflow dalam jumlah besar tersebut akan memperkuat kembali mata uang rupiah.

Ia tidak memungkiri, kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal (capital outflow), baik dari pasar saham maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara langkah kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI, disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Indonesia kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter tetap berjalan secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal juga dapat berjalan optimal dalam mendukung perekonomian.

“Dengan demikian, operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal juga tetap mendukung,” lanjut Perry.

Menkeu Pastikan Disiplin Fiskal

Seiring dengan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menjaga disiplin fiskal Indonesia.

Ia mengaku telah memberi keyakinan kepada lembaga pemeringkat global bahwa pelaksanaan program prioritas tetap sejalan dengan upaya menjaga disiplin anggaran.

Ia menegaskan pemerintah masih optimistis defisit APBN tetap berada pada kisaran 2 persen sampai 3 persen.

Hal ini sekaligus membantah spekulasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sumber kekhawatiran lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia. (*)