Menilik Penantang Khofifah - Emil di Pilgub Jatim 2024

KETIK, SURABAYA – Pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 kian dekat. Namun sejauh ini, belum dipastikan siapa pasangan calon yang akan menjadi penantang petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. 

PDIP sebagai partai pemegang kursi terbanyak kedua di DPRD Jatim menjadi perhatian. Meski perolehan kursinya menurun dibanding Pemilu 2019 lalu, namun PDIP tetap menjadi kekuatan besar yang bisa mengajukan calon sendiri walau seandainya tanpa berkoalisi dengan partai lain. 

Sekretaris DPW PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno memberi sinyal  bahwa partainya menyiapkan penantang bagi petahana. Ia menegaskan kalau PDIP tidak kurang kader untuk bisa maju di Pilgub Jatim 2024. Ia pun menyebut nama menteri dari PDIP. Seperti halnya Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Di PDIP itu tidak kurang figur. Saya ada banyak pertanyaan kok gak Bu Risma? Memang dari 2018 surveinya tinggi. Tapi waktu itu beliau masih ingin meneruskan di Wali Kota Surabaya," ujar Untari dalam diskusi publik bertajuk 'Bincang Politik Pilgub Jatim 2024 bertemakan Mencari Penantang Khofifah - Emil' yang dihelat di Hotel Kampi Surabaya pada Rabu (10/7/2024).

Saat ini nama Risma kembali muncul jelang Pilgub Jatim 2024. Bahkan, Wali Kota Surabaya periode 2010 - 2020 tersebut dikaitkan dengan mantan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuqi Mustamar.

Selain nama - nama menteri dari PDIP yang memiliki potensi untuk maju Pilgub Jatim 2024, Untari juga menyebut nama anggota DPR RI seperti Krisdayanti dan Ahmad Basarah. "Di DPR kita PDIP ada Mbak Krisdayanti, atau juga ada Pak Basarah," katanya.

Terlepas dari itu semua, Untari menyampaikan kalau PDIP Jatim menunggu arahan langsung dari DPP PDIP yang merujuk pada hak prerogatif yang akan diambil oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena, Jatim merupakan provinsi yang strategis bagi PDIP.

"Kongres PDIP ada tertuang AD/ART ketum memiliki hak preogatif. Jawa Timur ini provinsi strategis. Dalam sisi ekonomi, pemegang 14 persen ekonomi, kedua setelah DKI. Penduduknya kedua setelah Jawa Barat. Pemilihnya 31 juta orang. Hal strategis ini perlu kajian, telaah, sounding, mendengarkan suara masyarakat, kalau harus diputuskan, kita tidak ingin salah pilih," terangnya.

Untari pun memberikan isyarat kalau partai berlambang kepala banteng bermoncong putih akan mengumumkan pasangan calon yang akan diusungnya pada bulan ini. "Tunggu akhir Juli ya," ucapnya.

Diskusi yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Grahadi (Pokja Grahadi) itu juga menghadirkan Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim MH Rofiq, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim Pranaya Yudha Mahardika dan Pengamat Politik Unair Fahrul Muzaqqi.

Selain itu, juga dihadiri anggota Fraksi PAN DPRD Jatim Agung Supriyanto dan Wakil Sekretaris DPW PKS Jatim Frimainto Utomo.

Sementara itu, perwakilan Partai Gerindra, Golkar dan PAN yang hadir dalam diskusi ini kompak dengan pilihannya mengusung Khofifah - Emil. Pasangan petahana ini dinilai bisa menjaga stabilisasi sosial maupun politik di provinsi paling timur di Pulau Jawa ini.

"Pertimbangannya stabilitas politik sehingga Golkar memutuskan mengusung Khofifah - Emil," kata Wakil Ketua DPD Golkar Jatim Pranaya Yudha Mahardika.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim MH Rofiq mengatakan bahwa sejak awal partainya sudah memutuskan mengusung Khofifah. Menurutnya kepemimpinan Khofifah di Jatim sudah bagus dan perlu dilanjutkan untuk periode kedua mendatang.

"Kita diajarkan Pak Prabowo menghormati, sopan santun terhadap orang. Dari awal kita mengusung Khofifah - Emil Dardak," katanya.

"Kita respect, kita hormati kepemimpinan Bu Khofifah di Jatim berhasil. Partai Gerindra sudah final usung Khofifah - Emil," tambah dia.

Senada, Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Agung menilai memang kepemimpinan Khofifah - Emil sudah bagus. "Jauh hari pengusung Khofifah - Emil buat statement, DPW PAN Jatim sudah buat statement PAN Jatim usung Khofifah - Emil. Karena kredibel memecahkan masalah sosial dan politik di Jatim," ungkapnya.

Meski begitu, PAN Jatim ingin ada penantang Khofifah - Emil yang dimunculkan dari parpol yang belum menurunkan rekomendasi. Seperti PDIP, PKB, PKS hingga NasDem.

"Kita harapkan ada kontestasi. Kami ingin jago yang kita usung tahu kualitasnya. Kami ingin tahu ujian calon kami, maka perlu kontestasi," kata Agung.

Sedangkan Wakil Sekretaris DPW PKS Jatim Frimainto Utomo menyampaikan bahwa partainya memilih intens berkomunikasi dengan parpol dan para kandidat bakal calon di Jatim. Hasil komunikasi itu dilaporkan ke DPP PKS untuk menjadi bahan pertimbangan.

"Kami ada tugas berkomunikasi dengan seluruh parpol di Jatim dan juga calon yang muncul, termasuk yang muncul di media sosial. Kami melaporkan hasil komunikasi ke DPP," katanya.

"Karena mekanisme Pilgub ini banyak diputuskan di DPP. Memang belum ada keputusan PKS untuk calon gubernur Jatim," tambah Utomo.

Pengamat Politik Unair Fahrul Muzaqqi berharap penantang petahana segera dimunculkan untuk kontestasi Pilgub Jatim. Mengingat waktu pendaftaran hanya tersisa sekitar satu bulan lagi, yakni pada akhir Agustus 2024.

Fahrul melihat peluang itu ada di PDIP dan PKB yang bisa berkoalisi. Terlebih ada pernyataan Untari yang menyebut bahwa akhir Juli ini PDIP akan mengumumkan Bakal Cagub-Cawagub yang akan diusung untuk Pilgub Jatim 2024.

Ketua Pelaksana Diskusi, Achmad Faisal menilai diskusi yang digelar berjalan dinamis. Para peserta yang terdiri dari mahasiswa dan kalangan pers tampak sangat antusias dengan melempar sejumlah pertanyaan kepada narasumber.

"Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, acara diskusi ini merupakan wujud nyata Pokja Grahadi mengawal demokrasi yang lebih berkualitas," ungkapnya.

Mahasiswa Uinsa, Iman berharap acara diskusi ini dapat memunculkan figur pemimpin atau opsi Bacagub - Bacawagub Jatim 2024. Tentunya, figur itu dapat memberikan harapan bagi permasalahan yang ada di Jawa Timur.

"Kami harapkan muncul pemimpin yamg bisa jadi panutan, tuntaskan kemiskinan dan permasalahan di Jawa Timur. Kami mewakili generasi milenial dan gen-Z prihatin dengan pendidikan saat ini, mulai UKT hingga guru-guru yang kesejahteraan kurang," pungkasnya. (*)