Mantan Danrem 072/Pamungkas Pimpin PADI DIY

KETIK, SLEMAN – Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) secara resmi memantapkan konsolidasi strukturalnya dengan menunjuk Brigjen TNI (Purn) Afianto, mantan Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas, sebagai pucuk pimpinan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) DIY. Penunjukan figur militer purnawirawan di pusat kebudayaan ini menjadi penanda keseriusan PADI untuk bertarung di Pemilu 2029 dan mewujudkan politik yang beretika.

Presiden PADI, Mayjen TNI (Purn) H Burlian Sjafei, menyerahkan Surat Keputusan (SK) susunan pengurus DPP DIY dan Jawa Timur, serta pengurus di tingkat kabupaten/kota, di Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu 25 Oktober 2025.

Afianto, yang familiar bagi warga DIY karena pernah menjabat Danrem 072/Pamungkas dari 2021 hingga 2022, kini resmi bertransisi dari karier militer ke arena politik. Ia adalah satu dari sejumlah purnawirawan yang bergabung dengan PADI, partai yang didirikan pada 28 Oktober 2022 oleh tokoh-tokoh nasional yang berkomitmen pada penegakan demokrasi dan keadilan.

Tanggung Jawab Moral

Dalam sambutannya, Burlian Sjafei menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penyerahan jabatan, melainkan amanah politik dan moral.

"Amanah yang diberikan melalui surat keputusan ini bukan sekadar jabatan. Tetapi, tanggung jawab politik dan moral untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap PADI," kata Burlian.

Ia juga melontarkan kritik keras terhadap kondisi politik nasional saat ini, serta menekankan bahwa politik harus diisi oleh orang-orang baik.

"Jika orang baik tidak ikut berpolitik, maka orang jahatlah yang akan mengisinya," tegas Burlian, yang pernah menjadi tim dari mantan Menkopolhukam RI Mahfud MD.

Disebutkan oleh Burlian bahwa  Yogyakarta dipilih sebagai titik awal gerakan moral ini bukan sekadar wilayah, tapi simbol nilai kesantunan, kebudayaan, dan kebijaksanaan sosial.

"Dari sini, kami yakin akan lahir kader-kader politik yang berkarakter dan beretika," ujarnya.

Politik dengan Hati Nurani

Konsolidasi organisasi ini merupakan strategi penting PADI dalam menyiapkan pendaftaran resmi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI). Saat ini, PADI diklaim telah membentuk struktur kepengurusan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Menanggapi mandat tersebut, Afianto menyatakan kesiapan penuh.

"Amanah ini adalah kehormatan. Politik bagi kami bukan perebutan kursi, tapi wadah untuk menanam kebaikan," kata mantan Danrem itu.

Ia menambahkan, DPP PADI DIY akan fokus mendekatkan diri ke masyarakat melalui kegiatan sosial konkret dan dialog terbuka, khususnya dengan generasi muda, dengan harapan mengembalikan kepercayaan publik pada politik yang mempersatukan.

Acara penyerahan SK ini juga dimanfaatkan untuk menyerahkan SK kepada Ketua DPP PADI Jawa Timur, Agus Saptono, serta diakhiri dengan diskusi santai bertema, “Politik dengan Hati, Bergerak dengan Nurani”.

Dengan fondasi yang semakin kokoh, PADI menegaskan ambisinya untuk menjadi kekuatan politik yang kuat dan siap menyongsong Pemilu 2029. (*)