‎Komitmen Pemkot Batu Sediakan Rumah Bagi MBR  ‎

KETIK, BATU – Pemkot Batu menyatakan komitmen untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

‎Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menyampaikan peta kebutuhan perumahan di Kota Batu. Salah satunya ada 658 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih menunggu sentuhan pemerintah.

‎“Kebijakan perumahan bukan hanya soal membangun rumah, tetapi memastikan pertumbuhan perumahan tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota,” katanya, Minggu 23 November 2025.

‎Menurut politisi PKB itu, penyediaan perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota Batu memiliki beberapa persoalan. Yaitu berupa keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah.

‎Dinamika pariwisata yang menjadi nadi perekonomian juga memberikan tekanan tersendiri pada lingkungan. Hal itu, ditegaskannya harus diantisipasi dalam setiap pembangunan kawasan hunian.

‎"Penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah banyak kendala. Bisa saja nanti kita munculkan opsi membangun rusun," tambahnya.

‎Tak hanya itu, Heli juga mengakui bahwa sejumlah skema pembiayaan perumahan dari pusat belum dapat diserap secara optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama yang harus segera dicarikan solusinya.

‎"PR ini tentu akan cepat selesai jika semua pihak saling bahu membahu, bersinergi," urainya.

‎Sebagai langkah terobosan, Pemkot Batu berkomitmen memperkuat fondasi perencanaan dan regulasi. Serta segera menyelesaikan dokumen-dokumen strategis dan menyediakan insentif fiskal bagi MBR.

‎Insentif tersebut berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kini disebut Perizinan Berusaha Gedung (PBG).

‎"Kebijakan progresif ini telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2025, sebagai bentuk nyata kemudahan yang diberikan pemerintah bagi MBR untuk memiliki rumah layak," jelas Heli. (*)