KETIK, JAKARTA – Komisi VI DPR RI mendukung penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Dukungan disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. Ia menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
Menurut Nasim Khan, Komisi VI mendukung penegakan hukum yang profesional, berbasis data, tanpa intervensi politik. Apalagi dana publik yang digunakan untuk proyek ini cukup besar.
"Kami tentu menghormati langkah KPK yang mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya mark-up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung," katanya dilansir Suara.com, jaringan Ketik.com, Selasa, 28 Oktober 2025.
Baca Juga:
Belum Usai! KPK Geledah Pemkab Tulungagung"Kita semua ingin memastikan bahwa proyek sebesar ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak menjadi beban fiskal yang berlebihan," jelasnya.
Nasim Khan menegaskan bahwa Komisi VI akan terus memantau perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi kereta cepat. Apalagi jika ditemukan keterkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara.
"Tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran di proyek strategis nasional manapun," tegas Nasim Khan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan mulai menyelidiki dugaan korupsi kereta cepat Whoosh.
Baca Juga:
KPK Periksa Maraton Sejumlah Kepala OPD di Ruang Prajamukti Pemkab TulungagungKepastian tersebut disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Ia memastikan bahwa statusnya sudah masuk tahap penyelidikan.
"Saat ini sudah tahap penyelidikan," ujar Asep.(*)
