Komisi III Panggil Kapolri 12 November, Bahas Kasus Penyadapan

KETIK, JAKARTA – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026 mendatang.

Rapat tersebut akan membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sekaligus mengungkap pihak yang memerintahkan penyadapan dan motif di balik tindakan tersebut.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 November 2026.

Menurut Habiburokhman, rapat baru bisa digelar pada Kamis karena masa persidangan DPR RI kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Dia akan memimpin langsung rapat tersebut bersama jajaran pimpinan Komisi III dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa hak, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan tanpa dasar kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Penyidik juga menduga terdapat penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem tersebut sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Sementara itu, laporan Associated Press menyebut sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, hingga pengusaha.

Menindaklanjuti perkara tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto pada 8 November 2026 membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin untuk mengusut kasus tersebut.

Habiburokhman menegaskan Komisi III akan terus mengawal penanganan perkara hingga seluruh fakta terungkap. Menurut dia, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegasnya. (*)