Komisi II DPRD Trenggalek Harap Pemkab Evaluasi Manajemen PT JET, Ini Alasannya

KETIK, TRENGGALEK – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama mitra kerja komisi. Salah satunya dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jwalita Energi Trenggalek (JET).

Agenda penting yang diusung adalah evaluasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat tersebut digelar di Aula DPRD setempat, Jumat 11 April 2025.

"Kami sudah meminta kepada Pemkab melalui Bagian Perekonomian untuk mengevaluasi atas kinerja Direktur PT JET, "kata Mugianto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek.

Menurut Mugianto, perolehan laba dari PT JET sangat minim sekali jika dihitung secara bisnis, sehingga perlu kerja keras dan profesional dari pihak manejemen.

"Pemkab sudah melakukan penyertaan modal beserta aset kurang lebih Rp 11 Miliar dan baru setor PAD sekitar Rp 100 jutaan. Hitung-hitungan secara bisnis tidak untung tapi buntung, " imbuhnya. 

Politisi dari Partai Demokrat ini menyebut, jika dilihat dari kondisi yang ada sekarang ini atau cash flow nya, maka untuk pengajuan penyertaan modal PT JET sangat tidak mungkin dilakukan. 

"Itu kalau kita mau ngomong  fair. Karena dengan keuntungan yang sedikit padahal penyertaan modal Rp 11 Miliar dengan asumsi Rp 1 Miliar untuk operasional. Kan kebacut (dibaca keterlaluan), "tukasnya.

Ia menambahkan, dari hasil kajian salah satu titik lemah pada PT JET adalah soal tata kelola manajemen. Misalnya, pendapatan bersih setiap bulan Rp 160 juta tapi pengeluaran Rp 140 juta. "Ini artinya kan lemah secara manajemen, "tandasnya.

Ia berharap kepada Pemkab untuk segera mengevaluasi jajaran manajemen PT JET, karena baru bisa setor PAD sekitar Rp 100 juta, padahal sudah berlangsung selama tiga tahun.

"Paling tidak diakhir tahun nanti sudah harus ada evaluasi, apakah jajaran manajemen mau dipertahankan atau diperbaiki, "ungkapnya.

Ketika disinggung terkait ekspansi PT JET, orang nomor satu fraksi Amanat Demokrat ini menyampaikan, inti pokok dari bisnis PT JET adalah pengelolaan SPBU, dimana secara bisnis bisa dibilang kurang menguntungkan, sehingga kami krisis kepercayaan jika harus ekspansi ke bisnis yang lain.

"Bukan tidak setuju, tapi sehatkan dulu bisnis yang pokok baru ekspansi ke bisnis yang lain," tutupnya (*)