Ketua DPRD Kab Bandung Terima Audiensi HMI dan KOHATI, Sampaikan 2 Isu Strategis

KETIK, BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj Renie Rahayu Fauzi menerima audiensi Hinpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Kabupaten Bandung, di Gedung DPRD Kabupaten Bandung-Soreang, Jumat (4/7/2025).

Selain diterima Ketua DPRD, audiensi ini juga dihadiri Wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung Akhiri Hailuki serta Ketua Komisi C H Tarya.

Menurut Hj Renie, forum audiensi ini merupakan wadah penting bagi terbangunnya dialog konstruktif antara mahasiswa sebagai representasi elemen intelektual masyarakat dengan lembaga legislatif daerah, dalam rangka menyampaikan aspirasi dan pandangan kritis atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung.

Dalam audiensi ini, lanjut Hj Renie, HMI menyoroti dua isu strategis yang menjadi perhatian bersama, yaitu perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta persoalan buruh dan pendidikan.

Melalui KOHATI, disampaikan keprihatinan atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual, serta pentingnya penguatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan.

“Hal ini mencakup pula tuntutan atas peningkatan anggaran, layanan pendampingan, dan edukasi masyarakat secara menyeluruh,” kata Renie.

Disebutkan pula, HMI juga mengangkat berbagai persoalan struktural dalam bidang ketenagakerjaan dan pendidikan, sebagai refleksi atas peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Permasalahan seperti ketimpangan akses pendidikan, tingginya angka putus sekolah karena faktor ekonomi, serta belum optimalnya kondisi kesejahteraan buruh, menjadi catatan penting yang disampaikan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Semoga kegiatan audiensi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan daerah dan memperkuat sinergi antara generasi muda intelektual dengan lembaga legislatif demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya. (*)