Kecam Invervensi AS di Venezuela, Megawati: Ini Imperialisme Modern

KETIK, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, melontarkan kecaman keras terhadap intervensi Amerika Serikat (AS) di Venezuela. Ia menilai tindakan tersebut sebagai wujud nyata imperialisme dan neokolonialisme modern yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDIP yang dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDIP Tahun 2026 di Jakarta.

"Saya menyampaikan sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengecam setiap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional,” kata Megawati dengan lantang, seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com, Sabtu, 10 Januari 2026.

Megawati secara khusus menyoroti operasi militer Amerika Serikat yang ditujukan kepada Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional Venezuela, sekaligus mencederai prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Megawati, penggunaan kekuatan militer untuk mengintervensi urusan dalam negeri negara lain tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak mungkin dibangun melalui tekanan senjata, dan keadilan tidak akan lahir dari dominasi kekuatan militer asing.

Dalam pandangannya, praktik seperti itu justru memperpanjang penderitaan rakyat sipil dan memperburuk konflik global. Megawati menilai bahwa intervensi sepihak atas nama demokrasi atau stabilitas politik hanyalah dalih yang menutupi kepentingan geopolitik dan ekonomi negara besar.

”Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip dasar hubungan antarbangsa. Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” lanjutnya.

Megawati juga menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang sejak awal menolak imperialisme dalam segala bentuknya. Ia mengingatkan bahwa semangat anti-penjajahan merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, Megawati menyerukan agar setiap konflik internasional diselesaikan melalui dialog, diplomasi, dan mekanisme hukum internasional, bukan dengan kekerasan. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan jalan politiknya sendiri tanpa tekanan atau ancaman dari kekuatan asing.

Menurut Megawati, tatanan dunia yang adil hanya dapat terwujud jika seluruh negara menghormati prinsip kesetaraan, kedaulatan, dan nonintervensi. Ia menolak keras praktik dominasi global yang membenarkan tindakan agresif atas nama kekuasaan.

Pernyataan Megawati tersebut sekaligus menegaskan sikap politik luar negeri PDIP yang konsisten mengedepankan perdamaian dunia, kemerdekaan bangsa-bangsa, dan keadilan internasional, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. (*)