KETIK, PALEMBANG – Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menyuarakan tuntutan keadilan atas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan, Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV, saat menjalankan tugas jurnalistik di depan Mapolda Sumsel, Selasa 13 November 2026.
Melalui Aksi Simpatik Jilid II, Koalisi Pers Sumsel mendesak Polda Sumsel mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap dan menangkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik pengeroyokan.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menilai penanganan perkara hingga saat ini belum memuaskan. Menurutnya, pengungkapan kasus belum sepenuhnya menjawab tuntutan para jurnalis agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum.
"Kami tetap menuntut pengusutan tuntas serta pengungkapan kasus pengeroyokan dua wartawan yang terjadi di Palembang ini. Kami anggap penanganannya masih belum memuaskan. Karena itu, kami meminta Polda Sumsel terus mengungkap kasus ini secara tuntas dan menangkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut," ujar Ardhy.
Baca Juga:
Polisi Ungkap 6 Kasus TPPO dan Pencabulan, Sejumlah Pelaku DiamankanIa juga menyoroti minimnya transparansi kepolisian terkait perkembangan penyidikan. Koalisi Pers Sumsel mengaku belum mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai sejauh mana proses penanganan perkara tersebut.
"Yang pertama, tidak ada transparansi kepada kami. Bagaimana perkembangannya, seperti apa prosesnya, sampai di mana penyidikan tersebut. Kami meminta agar ada keterbukaan sehingga publik juga mengetahui perkembangan penanganan kasus ini," tegasnya.
Sebelumnya, pada Aksi Solidaritas Pers Jilid I, Kamis 15 Oktober 2026, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan.
Baca Juga:
Polda Sumsel Ungkap 54 Kasus Curanmor, Libatkan Pemetik dan PenadahKapolda juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan premanisme.
Namun, Koalisi Pers Sumsel menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret dan penanganan perkara yang transparan.
Ardhy mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu satu minggu agar terdapat perkembangan yang jelas dalam pengusutan kasus tersebut.
"Jika dalam satu minggu tidak ada kemajuan, kami akan bergerak ke tingkat nasional. Kami akan mendatangi sejumlah lembaga, seperti Mabes Polri, DPR RI, Kompolnas, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dan Ombudsman," katanya.
Selain mendesak pengusutan tuntas, Koalisi Pers Sumsel juga meminta kepolisian menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar bentuk solidaritas terhadap dua wartawan yang menjadi korban kekerasan, melainkan juga upaya menjaga kemerdekaan pers dan memastikan setiap tindakan kekerasan terhadap jurnalis mendapat pertanggungjawaban hukum.
Mereka berharap kemitraan antara pers dan kepolisian dibangun atas dasar saling menghormati profesi, transparansi, serta penegakan hukum. Kemitraan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.(*)