Kantor Wali Kota Cilegon Dikepung Ratusan Guru Honorer hingga Kader Posyandu, Tiga Bulan Belum Digaji

KETIK, CILEGON – Para guru honorer madrasah yang terdiri dari guru honorer Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ), guru Raudhatul Athfal (RA) menggeruduk dan mengepung Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu 8 Januari 2025.

Aksi itu bukan hanya diikuti dari elemen guru honorer. Namun juga para Kader Posyandu, Kader PKK, serta Linmas. Semua kompak meminta Pemkot untuk segera membayarkan honor mereka.

Pantauan ketik.co.id, Rabu, 08 Januari 2025, ratusan massa melakukan aksinya di depan kantor wali kota dengan dijaga ketat petugas kepolisian dari Polres Cilegon. Massa berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB. 

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Faturohman meminta agar Wali Kota Cilegon Helldy Agustian bertanggung jawab atas ketidakmampuan Pemkot Cilegon tidak membayarkan honor guru madrasah hingga petugas Linmas selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember 2024.

"Baru kali ini Kota Cilegon tak mampu bayar honor guru madrasah sampai dengan Linmas.Cilegon yang selalu dibangga-banggakan wali kota sebagai kota terkaya ke-4 di Indonesia, masa tak bisa membayarkan honor tersebut. Kemana larinya uang itu?," kata Fathurrohman dalam orasinya.

Faturohman meminta dengan tegas waktu pasti kapan Pemkot bisa membayarkan honor-honor mereka.

"Kami minta kejelasan dan iktikad baik Pemkot," pinta Fatur dalam orasinya.

Sementara Ketua Persatuan Honorer Banten Martin Al Kosim menyatakan, fenomena Pemkot tidak mampu membayarkan honor baru kali ini terjadi dalam sejarah berdirinya Kota Cilegon.

"Apa yang terjadi di Kota Cilegon sebenarnya,ini sangat miris sekali. Baru kali ini, pertama kali honor guru madrasah, honor guru paud, kader posyandu, kader PKK,dan Linmas tidak dibayarkan," papar Martin kecewa.

Martin mendesak, agar Pemkot mencari jalan lain supaya hak-hak para honorer tersebut bisa dibayarkan.

"Kami cuma minta pertanggungjawaban Wali Kota atau Pemkot agar hal mereka bisa segera dibayarkan," tandasnya.

Sayangnya, ketika massa ingin bisa berteman wali kota, wali kota tidak ada di tempat. Akhirnya sejumlah pejabat eselon dua dan eselon tiga yang menemui massa di lokasi demonstrasi.(*)