Jelang Lebaran Idul Fitri, Sekda Pemalang Dapat Kado Cabe Rawit

KETIK, PEMALANG – Menjelang Hari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Heriyanto mendapat kado cabe rawit dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Pendopo Bupati setempat, pada Selasa, 25 Maret 2025 kemarin. Cabe rawit disini diartikan kritikan pedas.

Kritikan pedas itu dilontarkan anggota DPRD Pemalang, Heri Kundhimiarso usai mendengarkan paparan Sekda terkait program dan langkah-langkah pembangunan.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai paparan yang disampaikan oleh Heriyanto lebih mirip sebuah cerita kosong tanpa menyentuh realitas yang ada. Salah satu contoh yang disorot adalah penanganan masalah Darurat Sampah yang belum juga menemukan solusi konkret.

"Omong kosong, penanganan seperti apa? Terlalu banyak rencana tapi tidak ada realisasinya, nol. Sekda tidak mampu mengkoordinir pimpinan OPD. Antara satu dinas teknis dengan dinas teknis yang lain yang saling berkaitan terutama dalam penangan sampah sama sekali tidak ada koordinasi. Sehingga ini menjadi kacau," lantang Kundhimiarso.

Selain itu, Kundhimiarso juga mengkritik ketidakresponsifan Sekda dan OPD terkait dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Watukumpul yang terdampak bencana longsor.

"Warga sampai iuran untuk perbaikan jalan karena tidak adanya kehadiran pemerintah disitu. Ini sangat miris dan memalukan," ungkap Heru Kundhimiarso atau akrab disapa Kundhi.

Perihal semacam ini, kata dia, menjadi gambaran lambannya kinerja Sekda serta OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani persoalan yang terjadi di wilayahnya.

Mantan aktivis pendiri Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) ini menegaskan bahwa masalah mental dan kinerja pejabat birokrat di Kabupaten Pemalang sudah menjadi persoalan yang krusial dan harus segera ditangani. Meskipun telah berganti pemimpin, persoalan ini masih belum dapat terselesaikan dengan baik.

"Saya kasih contoh dan pertanyaan sederhana saja, ada gak pejabat di Pemalang yang aktif di media sosial untuk menunjang dan mendukung kinerjanya? Setau saya malah yang aktif pemerintahan desa, lebih inovatif, gak gaptek seperti mereka para birokrat," ucapnya kepada awak media.

Kritik pedas ini menggambarkan ketidakpuasan masyarakat yang semakin meluas terhadap kinerja pemerintah daerah Pemalang. Oleh sebab itu Pemda Pemalang mesti segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem birokrasi agar pelayanan publik dapat lebih efektif dan tepat sasaran. (*)