IDI Jatim: 5 Tahun Mendatang Banyak Dokter Penggangguran

KETIK, SURABAYA – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur (Jatim) dokter Sutrisno memperkirakan dalam 5 tahun mendatang  banyak lulusan dokter yang menjadi pengangguran. Hal ini tidak lepas dari bertebarannya Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia khususnya Jawa Timur.

Sutrisno mengatakan untuk wilayah Jatim saja sada 13 FK. Sedangkan untuk nasional terdapat 91 FK ditambah 15 FK lagi yang baru buka. Sehingga dalam 5 tahun mendatang dikhawatirkan banyak lulusan kedokteran yang terancam menjadi pengangguran, terutama dokter umum.

"Untuk Jatim sekarang rasio dokter umumnya sudah 1:1300 orang. Angka ini cukup menurut saya. Oleh sebab itu pikirkan dulu orangtua yang ingin mengkuliahkan anaknya di FK," jelas Sutrisno saat ditemui di kantor IDI, Jumat (20/10/2023).

Sutrisno menambahkan saat ini lapangan pekerjaan di bidang kesehatan sudah semakin menipis. Hal ini berbanding terbalik dengan lulusan FK yang akan makin banyak. Dirinya mengimbau untuk lembaga pendidikan daripada membuat program pendidikan (prodi) baru lebih baik fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama untuk pendidikan dokter spesialis.

"Sekarang ada sekitar 300 prodi di Tanah ir ini yang menghasilkan spesialis lebih baik yang sudah ada itu ditingkatkan, jangan bikin prodi baru," tambahnya.

IDI Jatim melihat saat ini kebutuhan dokter spesialis lebih penting dibanding dokter umum. Saat ini untuk dokter spesialis rasionya masih 1:6000 orang, jumlah ini tentu sangat kurang. Oleh sebab itu terkait pendidikan spesialis saat ini daya tampungnya masih bisa ditingkatkan.

"Mendidik dokter yang baik itu susah. Oleh sebab itu dari pada membuat FK baru lebih baik memanfaatkan apa yang ada sekarang karena fasilitasnya sudah memadai," imbuhnya.

Sedangkan mengenai permasalahan saat ini terkait distribusi dokter yang kurang merata, terutama di wilayah kepulauan. Hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. IDI sifatnya hanya memberikan rekomendasi terkait apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan dokter.

"Yang bisa mengatur distribusi dokter itu cuma satu yaitu pemerintah. Organisasi profesi seperti IDI ini gak bisa, kita hanya sebatas ngasih rekomendasi," pungkansya.(*)