Hamas Tunggu Jawaban Resmi BoP, Persoalkan Penarikan Pasukan Israel

KETIK, JAKARTA – Upaya mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza kembali menghadapi tantangan.

Hamas meminta penjelasan resmi dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait peta jalan (roadmap) penghentian konflik yang memuat syarat pelucutan senjata Hamas sebelum penarikan pasukan Israel.

Permintaan klarifikasi itu disampaikan setelah Board of Peace mengumumkan bahwa penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza baru akan dimulai apabila Hamas telah melucuti seluruh persenjataannya secara terverifikasi.

Sikap tersebut memicu keberatan dari Hamas yang menilai peta jalan tersebut hanya menitikberatkan pada kewajiban mereka, tanpa membahas tanggung jawab Israel untuk menghentikan operasi militernya di Jalur Gaza.

Seorang pejabat Hamas mengatakan pihaknya merasa tidak nyaman dengan pernyataan yang disampaikan pejabat urusan Gaza Board of Peace, Nickolay Mladenov, usai bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Kami merasa tidak nyaman dengan pernyataan tersebut karena hanya berfokus pada persoalan senjata dan tidak membahas kewajiban pihak pendudukan (Israel), terutama terkait aspek kemanusiaan dan komitmen Israel untuk menghentikan agresinya," ujarnya.

Menurut Hamas, pernyataan tersebut juga tidak menyinggung penghentian serangan udara, tembakan artileri, operasi militer, maupun pembunuhan yang ditargetkan di wilayah Gaza.

Hamas menyatakan masih menunggu penjelasan resmi dari Board of Peace mengenai sejumlah poin penting, termasuk implementasi kesepakatan yang telah dibahas, sikap terhadap meningkatnya operasi militer Israel, hingga dugaan adanya penundaan pelaksanaan rencana perdamaian.

Sebelumnya, pada Jumat, 31 Juli 2026, Hamas menyatakan bersedia menyerahkan persenjataannya sebagai bagian dari proses menuju penyelesaian konflik.

Namun, pemerintah Israel tetap bersikeras tidak akan menarik pasukan dari Gaza sebelum proses pelucutan senjata Hamas benar-benar selesai dan dapat diverifikasi.

Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin, 3 Agustus 2026, Board of Peace menegaskan bahwa penarikan pasukan Israel hanya akan dilakukan setelah pelucutan senjata Hamas rampung.

Pernyataan itu berbeda dengan sikap sebelumnya yang disampaikan Nickolay Mladenov pada akhir Juli, ketika ia menyebut penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas seharusnya berjalan secara bersamaan.

Di sisi lain, negara-negara mediator seperti Qatar, Mesir, dan Turki turut menyampaikan kritik terhadap meningkatnya kembali operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menilai peningkatan serangan tersebut justru berpotensi menghambat implementasi rencana perdamaian yang tengah diupayakan.

"Tanggung jawab penuh berada di pihak Israel," kata Majed Al Ansari.

Menurutnya, eskalasi serangan dalam beberapa hari terakhir dinilai bertentangan dengan semangat penyelesaian konflik dan dapat menghambat tercapainya solusi damai bagi Gaza.(*)