Gubernur Koster Ingatkan Sektor Pariwisata di Bali Tidak Boleh Berjalan Sendiri

KETIK, DENPASAR – Tantangan pariwisata di Bali ke depan semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas, cepat, serta terkoordinasi, sehingga sektor pariwisata tidak boleh berjalan sendiri.

Hal itu ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Tahun 2025 Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu 3 Desember 2025.

Gubernur Koster mengatakan, pelaku usaha pariwisata sering kali “asyik sendiri”, saat menjalankan usahanya.

“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi,” tegas Gubernur.

Koster kembali menekankan PHRI harus solid, dan menjadi pelopor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. “Menjaga pariwisata tidak bisa ego sendiri. PHRI harus menjadi pelopor dalam menjamin pariwisata yang berkelanjutan,” katanya.

Koster juga menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya. “Kita harus bersyukur diberikan pariwisata di Bali. Jangan coba-coba mengabaikan pariwisata budaya yang menjadi roh Bali. Karena itu kita harus merawat pariwisata ini dengan baik,” ujarnya.

Gubernur Koster juga menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Bali. Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Bali yang menunjukkan pemulihan dan penguatan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini mencapai 5,48%, bahkan naik menjadi 5,88% pada Triwulan III. Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7%, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7%.

Bali juga tercatat berkontribusi 54,5% terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan wisatawan yang mencapai 6,3 juta orang.

Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, dimana tidak ada lagi lahan produktif yang digunakan untuk membangun hotel, terutama lahan persawahan.

Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan juga menjadi perhatian serius. Gubernur meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung penataan transportasi dan pengurangan kemacetan di kawasan wisata.

Musda XV PHRI Bali diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan global, serta melahirkan inovasi baru guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi kelas dunia. Gubernur juga mengapresiasi seluruh anggota PHRI yang selama ini konsisten mendukung pembangunan pariwisata Bali.

Dengan penyelenggaraan Musda ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama PHRI berharap dapat melahirkan arah kebijakan, program, serta langkah strategis yang mampu menjawab tantangan pariwisata ke depan seraya memastikan Bali tetap tumbuh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masruroh, yang hadir dalam kegiatan itu menyampaikan Bali memiliki kontribusi luar biasa, yakni menyumbang sekitar 50% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

“Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran besar PHRI Bali yang mampu menjaga standar layanan, akomodasi, dan kualitas destinasi dan tema Musda sangat relevan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah ketatnya kompetisi global,” ucapnya.

Ia juga menyoroti dinamika sharing economy yang semakin berkembang. Fenomena ini di satu sisi memperluas pilihan akomodasi bagi wisatawan, namun di sisi lain menuntut penataan yang adil agar manfaat ekonomi pariwisata benar-benar kembali kepada negara melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional yang ditegaskan dalam Perpres tentang pariwisata berkelanjutan, Masruroh mendorong PHRI dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi isu lingkungan, menyusun panduan nasional pengelolaan pariwisata, merumuskan peta jalan keberlanjutan, meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan SDM, dan mempercepat transformasi digital di sektor hospitality.

Sementara, Ketua BPP PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, menyampaikan apresiasi mendalam kepada PHRI Bali yang disebutnya sebagai tulang punggung PHRI Nasional. “Kontribusi Bali sangat signifikan bagi promosi pariwisata Indonesia karena citra pariwisata nasional banyak diperkuat oleh reputasi Bali di mata dunia,” bebernya.

Ia menegaskan sebagian besar jasa akomodasi resmi di Bali dimiliki oleh pengusaha lokal Bali dan nasional, sementara unit akomodasi tidak berizin umumnya berasal dari pihak asing yang beroperasi melalui platform ekonomi berbagi.

Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan persaingan usaha sehat, legalitas, serta penerimaan pajak daerah.

Terkait isu lingkungan dan transformasi pariwisata, Hariyadi menggarisbawahi pentingnya arah pembangunan pariwisata nasional yang berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan pemerintah.

Fenomena sharing economy disebutnya tidak dapat dihindari, namun perlu penyelarasan agar memberikan manfaat ekonomi yang adil melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Ia menyampaikan dukungan terhadap penyusunan panduan bersama mengenai model pengelolaan pariwisata nasional, peta jalan keberlanjutan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta percepatan digitalisasi layanan.

“PHRI secara nasional akan terus mendukung kemajuan Bali sebagai pusat daya tarik pariwisata Indonesia dan motor penggerak pertumbuhan sektor hospitality,” tegas Hariyadi B.S. Sukamdani.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musda XV sembari menyampaikan solidaritas bagi masyarakat di Sumatera dan kawasan lainnya yang tengah mengalami bencana.

Tjok Ace panggilan akrab Ketua PHRI Bali menegaskan bahwa Musda ini menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi tidak hanya pada program, tetapi juga pada solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan.

“Musda tahun ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan strategi adaptif terhadap dinamika global, memperkuat peran PHRI sebagai mitra pemerintah, serta membangun konsolidasi internal,” sebutnya.

Dengan tantangan tren wisata, tata ruang, persaingan global, hingga ancaman bencana dan perubahan iklim, PHRI Bali diharapkan semakin teguh dalam menjaga alam dan budaya Bali sesuai konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.(*)