KETIK, CILACAP – Pulau Nusakambangan yang terletak di lepas pantai selatan Jawa dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Cilacap selama ini dikenal sebagai “Pulau Penjara” dengan sistem keamanan tingkat tinggi.
Namun di balik citra tersebut, pulau yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat itu dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan hingga peternakan yang belum tergarap secara maksimal.
Ketua Pansus X DPRD Cilacap, Didi Yudi Cahyadi mengatakan, Nusakambangan tetap merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap meskipun pengelolaannya berada di bawah kementerian terkait.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar potensi kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Potensi tidur di kawasan Nusakambangan belum digali secara maksimal. Saya berharap pemerintah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menggali potensi di kawasan tersebut agar dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Didi, Kamis, 14 Mei 2026.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Cilacap itu menjelaskan, luas Pulau Nusakambangan mencapai sekitar 11.510 hektar dan area lembaga pemasyarakatan disebut hanya menempati sebagian kecil wilayah pulau tersebut.
“Nah, ketika kita cerita tentang potensi, bahwa Nusakambangan ini sangat potensial untuk pariwisata. Kita sudah pernah melakukan studi komparasi dengan Pangandaran,” katanya.
Didi mengungkapkan, salah satu gagasan yang tengah didorong yakni membuka jalur wisata dari kawasan Kalipucang menuju Dermaga Sleko Cilacap sebagai akses penghubung wisata.
Menurutnya, jalur tersebut berpotensi menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, terlebih dengan keberadaan sejumlah destinasi alam di Nusakambangan yang masih alami.
Ia mencontohkan Pantai Karang Pandan yang dikenal memiliki hamparan pasir putih serta panorama alam yang masih asri.
“Terlebih di Pantai Karang Pandan Nusakambangan terkenal dengan pasir putihnya yang indah dan lembut, dikelilingi pepohonan hijau dan merupakan salah satu spot tercantik di Pulau Nusakambangan,” terang Didi.
Selain pengembangan wisata laut, DPRD Cilacap juga mewacanakan pembangunan jembatan penghubung antara Cilacap dengan Nusakambangan serta akses menuju kawasan Kutawaru.
Menurut Didi, ide tersebut terinspirasi dari konsep jembatan antar pulau yang menjadi ikon wisata di Batam.
Ia menilai keberadaan jembatan akan mempercepat akses menuju Kutawaru yang memiliki potensi besar di sektor budidaya kepiting, udang, dan hasil perikanan lainnya.
Didi juga berharap dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan, termasuk Pertamina, untuk membantu realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.
“Harapan kami CSR Pertamina bisa membantu pembangunan jembatan menuju Kutawaru,” ujarnya.
Ia optimistis pengembangan sektor wisata, pertanian, dan konektivitas kawasan Nusakambangan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap secara signifikan.
Didi memperkirakan PAD Cilacap yang saat ini berada di kisaran Rp1 triliun dapat meningkat hingga Rp1,5 triliun pada periode 2027 hingga 2028.
“Kunci utamanya adalah keberanian pemerintah daerah melakukan lobi strategis ke pemerintah pusat dan BUMN agar potensi kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
DPRD Cilacap juga menyebut pembahasan awal terkait rencana pembangunan jembatan telah dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dalam forum Pansus LKPJ.
Diskusi tersebut melibatkan OPD seperti BPKAD, Bapenda, dan Bappeda untuk penyusunan kajian serta naskah akademik yang nantinya menjadi dasar pengajuan program ke pemerintah pusat.
“Semoga kita bisa mewujudkan cita-cita besar, Cilacap menjadi Singapore of Java,” tandas Didi.(*)
