Gubernur Khofifah Pimpin Apel ASN, Tekankan Kesiapan Mudik Lebaran 2026 di Jatim

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Selasa 17 Maret 2026.

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya koordinasi kolektif dan kesiapsiagaan lintas sektor guna memastikan penyelenggaraan mudik Lebaran 1447 Hijriah berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat.

Ini seiring dengan proyeksi meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei, diperkirakan sebanyak 24,9 juta orang atau 17,3% dari total pemudik nasional akan masuk ke wilayah Jawa Timur, dengan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026 dan arus balik pada 27 Maret 2026.

"Tentu kesiapsiagaan di Apel Ketupat Semeru lalu, kita juga sudah melakukan rapat koordinasi berlapis. Mudah-mudahan semuanya lancar, aman selamat bahagia bersama keluarga," pesan Khofifah. 

Selain kesiapsiagaan dari sisi keamanan, Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa Periode Mudik Tahun 2026 diperkirakan akan bertepatan dengan peningkatan kejadian cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. 

Kesiapan juga difokuskan pada daerah-daerah tujuan wisata dan jalur alternatif untuk mengantisipasi lonjakan arus wisatawan selama libur lebaran. 

Terkait potensi cuaca ekstrem, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov tidak hanya bersiap di darat, tetapi juga melalui udara. Pihaknya telah menyiapkan skema Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama 10 hari pada periode puncak mudik guna memastikan intensitas hujan di jalur utama dapat terkendali dan mobilitas warga tetap lancar. 

"Pada 5 Desember - 10 Februari lalu kita telah melakukan OMC. Dan rencananya akan kita lakukan lagi OMC, dari 16 sampai 24 Maret 2026. Harapannya saat silaturahim nanti, masyarakat bisa melakukan kegiatan dengan suasana yang lebih nyaman dan aman," jelasnya.

Gubernur meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, serta Dinas Perhubungan Jatim untuk berkoordinasi secara total dengan BMKG. Hal ini sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan, kelancaran, serta keselamatan warga yang sedang melakukan perjalanan dan liburan di wilayah Jawa Timur dari potensi bencana alam yang tidak terduga.

Dalam upaya memfasilitasi warga, di tahun 2026 ini Pemprov Jatim kembali menyediakan program mudik gratis dengan berbagai moda transportasi dan beragam tujuan. 

Disebutkan, sebanyak 9.320 orang mengikuti mudik gratis Pemprov Jatim baik menggunakan moda bus dan kapal laut. Juga ada pengangkutan sepeda motor dengan kuota sebanyak 200 unit. 

Program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. 

"Ini sesuatu yang memang kita harapkan layanan kita semaksimal, sebaik, seterjangkau mungkin bagi masyarakat. Oleh karena itu saya juga berpesan agar koneksitas antar sektor, OPD hingga kepala Rumah Sakit Pemprov Jatim betul-betul terjaga. Sehingga percepatan-percepatan bisa dilakukan," tegasnya.

Khofifah juga berpesan agar proses pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor tidak akan berkurang meskipun diberlakukan pengaturan pola kerja Work From Anywhere (WFA) secara terbatas.

Pelaksanaan WFA ini dilakukan secara selektif dan bergiliran di masing-masing perangkat daerah, dengan ketentuan maksimal 50% pegawai dapat melaksanakan WFA, sementara perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja dari kantor agar pelayanan publik tidak terganggu.

"WFA bukan libur, WFA bukan santai-santai. Tapi tetap harus diikuti dengan tanggung jawab antara kelancaran pelayanan publik dan produktivitas pegawai. Saya minta seluruh kepala OPD dapat memandu WFA ini dengan baik," pesan Gubernur Jatim. 

“Saya menegaskan bahwa pelaksanaan WFA ini bukanlah tambahan libur ataupun cuti, melainkan suatu mekanisme kerja yang memberikan keleluasaan lokasi kerja dengan tetap menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas kinerja,” tegasnya.

Juga diingatkan, ASN dilarang menggunakan fasilitas jabatan secara tidak semestinya, termasuk penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik atau kepentingan pribadi lainnya. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1022/204/2026 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada Masa Hari Raya. 

"Saya himbau agar kendaraan dinas bisa diparkirkan di kantor masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berharap seluruh ASN Pemprov Jatim dapat mematuhi ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab serta menjadi teladan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sebagai aparatur negara," ungkapnya lugas. 

Skema WFA di momen Lebaran 2026 ini diyakini Gubernur Khofifah juga seyogyanya menjadi trial atau pembelajaran jika nantinya kebijakan WFA akan sepenuhnya dilakukan sepanjang tahun. 

Hal itu sebagai langkah antisipasi yang mengacu pada kondisi geopolitik global akibat konflik Amerika-Israel-Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai 102 dollar per barel. Kondisi ini menuntut kewaspadaan berganda dan langkah antisipasi yang sangat mendalam melalui simulasi kebijakan.

"Ketika kita bisa melakukan efisiensi dan anggaran itu bisa kita sisihkan maka harapannya adalah kita akan tetap bisa menginterfensi kemiskinan ekstrem utamanya yang di Desil 1 dan 2. Tidak boleh kemiskinan ekstrem kita bertambah. Desil 1 dan 2 harus kita berikan program kemandirian, bukan charity," tegasnya. 

Khofifah kembali menekankan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan dari seluruh ASN. Dengan harapan agar bersama-sama dapat menyukseskan momen Lebaran 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. 

Juga berpesan agar ASN dapat menjadi contoh dalam menjaga toleransi antar sesama seperti dengan tidak menggunakan pengeras suara saat pelaksanaan takbiran di wilayah yang mayoritas adalah umat Hindu.

"Terima kasih atas sinergitas yang telah terjaga. Jaga produktivitas, jaga tetap bahwa layanan-layanan publik kita tetap berjalan baik pada saat dimana ada yang WFA. Mohon kepala Perangkat Daerah hingga Rumah Sakit dapat menghitung dan menyiagakan tim baik nakes maupun tim lapangan lainnya," pungkasnya. (*)