Fraksi PKB Harap Menkeu Baru Bawa Perubahan Strategis Ekonomi Indonesia

KETIK, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, menyampaikan harapan besar kepada Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjabat.

Cak Udin menilai, tugas Menteri Keuangan ke depan tidak ringan. Ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan demi menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menjadi target nasional bukan sekadar angka. Itu butuh langkah nyata dan strategi cermat, apalagi dalam kondisi global yang tidak pasti. Menkeu harus mampu memadukan kebijakan fiskal yang ekspansif tapi tetap sehat,” tegas Cak Udin di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Lebih jauh, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari, yaitu ekonomi yang tidak bergantung pada utang luar negeri secara berlebihan.

Menurutnya, Indonesia punya banyak potensi yang bisa dioptimalkan, baik dari sisi sumber daya alam, bonus demografi, maupun sektor UMKM dan ekonomi digital.

“Kita tidak boleh mudah berutang ke sana-sini. Setiap jengkal potensi yang kita miliki harus dioptimalkan, mulai dari reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, sampai digitalisasi keuangan publik,” tambahnya.

Selain itu, Cak Udin juga berharap agar Menkeu baru dapat membawa semangat perubahan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

“Masyarakat menunggu bukti, bukan janji. Mari kita kawal bersama agar APBN menjadi instrumen yang benar-benar menyejahterakan rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025 sore. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2020 hingga 2025.(*)